MALUKUNEWS, Dobo: Polemikc pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru dinilai berimpilikasi terhadap sejumlah program kerja dan jalannya roda pemerintahan serta pelayanan publik.

APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2014 yang semulah akan dilakukan pembahasan pada awal bulan Juli 2013 ini terpaksa batal dilakukan karena belum ada Bupati definitif pasca ditangkapnya, Theddy Tengko, 29 Mei 2013 lalu.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Lazarus Jemy Siarukin, SH kepada Moluken.com di Dobo, mengatakan, jika Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku belum memberikan kepastian atas penetapan Wakil Bupati sebagai Bupati defnitif, maka akan sangat berpengaruh terhadap pembahasan tahapan APBD Perubahan Tahun 2014. “ Penyebabnya dokumen APBD harus ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Bupati atau Bupati Definitif, namun nyatanya, sampai saat ini Mendagri dan Gubernur Maluku belum menetapkan Bupati Kepulauan Aru,” katanya.

Soal status hukum Wakil Bupati yang kini berstatus tersangka, kata Siarukin, biarlah aparat penegak hukum lainnya berproses dan Gubernur Maluku tidak bisa mengulur-ulur waktu. “ Kita tetap menganut asas praduga tak bersala, proses hukumnya silakan jalan namun jangan sampai mengorbankan kepentingan rakyat Aru,” katanya.

Dirinya heran ketika melihat proses penegakan hukum di Maluku yang terkesan dilakukan tebang pilih. Dimana kasus MTQ Maluku yang digelar Tahun 2011 di Dobo lalu belum dilakukan pemburan panitianya, namun polisi keburu melakukan proses penyelidikan, penyedikan hingga menetapkan tersangka. “ Itupun tidak semua panitia yang diperiksa, hanya Umar Djabumona bersama istrinya Ny Heny Djabumona bersama enama tersangka lainnya,” ucap Siarukin.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, Niger Saul Selly, SE ketika dihubungi Moluken.com, sore, kemarin, mengatakan persoalan di Kepulauan Aru ini sangat sederhana saja. Namun sulitnya karena terkendala soal keabsahan siapa pejabat yang akan menandatangani dokumen. Hanya satu langka saja suka atau tidak suka Wakil Bupati harus dilantik menjadi Bupati untuk menyelamatkan pemerintahan Aru. “ Sebaiknya Wakil Bupati Umar Djabumona segera di lantik menjadi Bupati Definitif agar dokumen daerah dalam bentuk apaun termasuk APBD 2O14 dan Perubahan Perbub APBD 2013 bisa segera ditandatangani,” katanya. (YOS)