Oleh: Gaston Otto Malindir S.I.P ( Koordinator Perhimpunan Mahasiswa Aru di Bandung )

MALUKUnews: Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana demokrasi lima tahunan dalam rangka pemenuhan hak politik masyarak untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Kabupaten Kepulauan Aru merupakan salah satu dari 270 daerah di Indonesia yang akan melakukan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020.

Pada Pilkada serentak di Kabupaten Kepulauan Aru, hanya diikuti dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sesuai dengan Keputusan KPU Aru Nomor: 33/PL.02.2-KPT/8107/KPU-Kab//IX/2020.

Pasangan calon petahana, yakni Johan Gonga dan Muin Sogalrey akan bertarung melawan pasangan calon penantang Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka pada tanggal 9 Desember 2020 mendatang.

Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, suara masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang akan menentukan, siapa yang akan terpilih dari dua pasangan calon itu. Kebiasaan lama masyarakat untuk memilih pemimpin berdasarkan faktor kesamaan, baik ras, suku, agama, maupun kelompok, sudah seharusnya ditinggalkan dan beralih menjadi pemilih yang rasional/rational choice.

Untuk mewujudkan pemilih yang rasional pada Pilkada Kepulauan Aru, maka harus ada indikator yang menjadi landasan bagi masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya.

Berikut adalah beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menentukan, siapa di antara kedua pasangan calon yang pantas memimpin Kabupaten Kepulauan Aru lima tahun kedepan ?.

History

Untuk menentukan apakah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Petahana), Johan Gonga dan Muin Sogalrei ataukah justru pasangan Calon Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka yang lebih pantas melanjutkan tonggak estafet pemerintahan. Latar belakang dari kedua pasangan calon ini menjadi salah satu indikator yang dapat menguatkan pilihan, baik latar belakang pendidikan maupun pengalaman yang dimiliki.

Dalam konteks history, sangat mudah untuk menentukan, apakah petahana dalam hal ini Johan Gonga dan Muin Sogalrei layak untuk diberikan kesempatan memimpin Kabupaten Kepulauan Aru lima tahun kedepannya lagi ataukah tidak. Dengan mengingat kembali apakah janji politik petahana kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru pada kampanye lima tahun silam, apakah sudah terealisasi atau tidak. Apabila ada satu atau sekian janji politik petahana kepada masyarakat belum ditepati, maka itu dapat dikatakan sebagai kebohongan publik mengingat lima tahun bukanlah waktu yang singkat.

Begitupun untuk menentukan apakah pasangan calon penantang Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka layak untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Aru lima tahun kedepan.

Hal yang harus dilakukan, yakni menganalisa apakah salah satu, atau keduanya pernah melakukan tindakan yang melanggar undang-undang, ataukah pernah berurusan dengan kasus hukum seperti kasus korupsi, penggelapan dana maupun kasus hukum lainnya.

Visi dan Misi

Kedua pasangan calon baik petahana maupun penantang, tentunya memiliki visi dan misi tersendiri untuk menarik simpati masyarakat. Visi murupakan gambaran umum, sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh pasangan calon jika ia terpilih. Sedangkan misi adalah cara untuk mewujudkan tujuan tersebut. Sehingga masyarakat wajib mencermati Visi dan Misi dari kedua pasangan calon.

Beberapa permasalahan yang tidak lazim ditemukan dil apangan, yakni masih banyak pasangan calon kepala daerah yang tidak paham akan tugas dan kewenangannya, sehingga kadang visi dan misi yang dibuat itu, tidak sesuai dengan kapasitas jabatan ketika akan terpilih nanti.

Salah satu faktor tidak terealisasinya janji politik yang seringkali ditawarkan kepada masyarakat pada saat kampanye adalah, kurangnya analisa pasangan calon beserta tim, sehingga visi danmisi yang dibuat hanya bertujuan untuk mendapatkan simpati masyrakat.

Dalam kontek Pilkada serentak ini, Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kepulauan Aru, harus dianalisa, bahwa apabila visi danmisi calon yang banyak ditawarkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, seperti pengakuan terhadap kelompok/masyarakat adat maupun yang berkaitan dengan anggaran, seperti menambah anggaran desa adalah beberapa contoh janji politik yang sangat tidak mudah untuk wujudkan, karena membutuhkan keterlibatan fungsi legislative didalamnya.

Pasangan kepala daerah yang memikirkan kemajuan dan perkembangan aru akan membuat visi & misinya berdasarkan kondidi Kabupaten Kepulauan Aru hari ini dan mempertimbangkan kapasitas sebagai lembaga eksekutif ditingkat daerah dengan fungsi utamanya yakni, pelaksana pembangunan, pelaksana pelayanan publik, serta pemberdayaan.

Partai Koalisi

Hal yang tidak kalah penting untuk menjadi pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihan pada Pilkada serentak Kabupaten Kepulauan Aru, yakni factor dukungan partai/partai koalisi. Sebagai kelompok kepentingan, partai tentunya tidak cuma-Cuma memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon.

Apalagi dengan pola rekomendasi yang terpusat yakni pada tingkatan nasional, maka sudah tentu ada kepentingan yang dititipkan oleh partai kepada pasangan calon yang diusung melalui loby-loby politik.

Dukungan dari partai kualisi harus dipahami bahwa tidak bersifat sementara, melainkan bisa bersifat mengikat selama satu periode kepemimpinan. Hal ini akan sangat mengganggu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ketika nantinya mereka terpilih.

Dilematis antar melaksanakan tugas dan fungsi sebagai kepala daerah, atau menunaikan janji politik kepada partai pengusung, terlebih dahulu adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Semakin banyak partai pendukung/kualisi maka akan semakin banyak kepentingan yang dibawa oleh pasangan calon.

Tiga indikator di atas merupakan yang paling sederhana dan mudah dalam memberikan landasan kepada masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru dalam menentukan pilihan politiknya Sembilan Desember mendatang. Satu yang harus diketahui masyarakat bahwa memilih tidak harus berdasarkan faktor kedekatan/kesamaan, tidak juga karena faktor uang/ money politic, melainkan berdasarkan pertimbangan yang rasional. (***)