MALUKUnews, Dobo: Kejaksaan Negeri Dobo diminta mengusut dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam bentuk pengadaan buku tahun 2011, karena diduga ada ketidak­beresan yang dilakukan oleh bagian Pendidikan Dasar (Dikdas) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Aru.

Berdasarkan pengakuan beberapa kepala Sekolah Dasar dan SMP yang enggan namanya dipublikasikan, seperti dilansir dari Siwalima, kemarin, mengatakan, pada tahun 2011 lalu saat mereka menerima bantuan dana BOS, oleh bagian Dikdas mengins­truksikan agar dilakukan pemo­tongan sejumlah dana dengan alasan untuk pembelian atau pengadaan buku sesuai kebutuhan pada masing-masing sekolah.

Sehingga oleh para kepala sekolah melakukan penyetoran uang yang diambil dari BOS dengan jumlah bervariasi, mulai dari Rp 14.000.000 hingga Rp 20.000.000.

Namun sayangnya, harapan para kepala sekolah untuk memperoleh keseluruhan buku sesuai jenis dan jumlah buku yang diserahkan oleh bagian Dikdas tidak semuanya tere­alisasi, lantaran oleh Dikdas hanya melakukan pengadaan sebagian buku sementara sisanya tak kunjung tiba.

Para guru ini meminta kepada Kejari Dobo untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kasus ini.

Lebih lanjut para guru ini menga­takan bahwa, kendati sudah ber­ulang kali dipertanyakan pada bagian Dikdas, namun selalu berdalil bahwa sementara dipesan. Namun tak pernah ada terealisasi hingga kini.

Dengan bertopeng, “Sedang dan sementara dipesan” para guru ini akhirnya gigit jari karena ternyata dibohongi Dikdas sampai telah terjadi perubahan kurikulum.

Mereka menyebutkan, dari total keseluruhan SD se-Kabupaten Ke­pu­lauan Aru berjumlah 141 se­kolah dan SMP sebanyak 37 sekolah, sehingga ada sebanyak 176 sekolah jika dikalikan dengan jumlah setoran terendah yakni Rp 14.000.000, maka total dana yang terkumpul sebesar Rp 9.900.000.000, guna pengadaan buku SD dan SMP yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2011 itu.

Dikatakan, sesuai petunjuk teknis atau juknis, penggunaan dana BOS berupa pengadaan buku, mestinya yang berhak melakukan adalah para kepala sekolah, namun karena ins­truk­si dari bagian Dikdas Dikpora Aru, sehingga dana tersebut disetor ke salah satu staf pada bagian Dikdas berinsial “HD”.

Mereka menduga, HD melakukan kerjasama dengan kontraktor se­hing­ga realisasi pengadaan buku ajar hanya sebagian saja yang dilakukan. (S5)