MALUKUnews, Ambon: Dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan Komisi B DPRD Maluku yang dihadiri Ketua Komisi, Max Pentury, Wakil Ketua Komisi, Arnolis Laipeny dan anggota Komisi B bersama pihak Menara Group (MG) dan instansi teknis seperti Dinas Kehutanan Provinsi Maluku, Bapedalda Provinsi Maluku, Dinas Pertanian Provinsi Maluku, Komisi Amdal Provinsi Maluku dan pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru, diketahui kalau ijin yang dikantongi MG sah atau legal.

Pemerintah Kabupaten Aru yang diwakili Ketua Bappeda, Arens Uniplaita menyebutkan, kalau ijin MG sah dan sudah melewati pentahapan mekanisme yang sebenarnya.

Penjelasan Uniplaita diperkuat dengan pernyataan dinas teknis baik provinsi maupun kabupaten tentang pentahapan pengeluaran Ijin Usaha Perkebunan (IUP) bagi pihak MG.

Dengan demikian, tidak ada lagi Polemik, ijin MG terkait investasinya di Kabupaten Kepulauan Aru. Max Pentury saat rapat dengar pendapat berharap, keberadaan MG mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aru. Begitupun dengan Arnolis Laipeny. Politisi Partai Golkar ini bahkan meminta semua pihak untuk hentikan polemik MG, sebab perusahaan swasta nasional itu sah mengantongi ijin. Namun demikian, aktivitas MG di Aru harus berpihak kepada kesejahteraan masyarakat setempat.

MG sebagai perusahaan nasional yang bergerak di bidang usaha perkebunan, dengan ijin yang dimiliki, secara umum berniat untuk mengembangkan Kepulauan Aru dari segi pembangunan ekonomi kawasan yang berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat Aru. (S5)