MALUKUnews, Ambon: Diduga Kasus 16 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal yang kini ditangani Polsek Namrole bakal kandas di tengah jalan, menyusul gencarnya langkah-langkah manufer yang dilakukan oleh Asisten I Sekda Bursel, Bernadus Waemesse menghilangkan kasus ini.

Kapolres Buru, AKBP Komaruz Zaman yang didampingi Kapolsek Namrole, AKP Ahmad Setyo Budian­toro di Penginapan Dennis, Namrole Rabu (20/11) mengaku, Asisten I Setda Bursel, Bernadus Waemesse rutin melakukan pendekatan dengan pihaknya terkait keterlibatan PT Rianita Abadi milik Ratna dan Caleg Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Buton itu.

“Kalau berkoordinasi dengan pihak Gubernur Maluku, Kejati Maluku dan Polda Maluku, saya kurang tahu yah. Tapi, kalau dengan kami di Polres memang ia, Pak Asisten I memang dua kali menyu­rati kami, bahkan hadir dalam gelar perkara ini,” kata Kapolres.

Dikatakan, saat berkoordinasi dengan pihaknya, Asisten I me­ngaku, bahwa langkah yang ditem­puh oleh pihaknya untuk meminta pihak PT. Rianita Abadi memasok belasan ton BBM ilegal itu, lantaran surat permintaan penambahan kuota yang puluhan kali dilayangkan ke pihak Pertamina tak kunjung dipe­nuhi.

Katanya, ada sejumlah persyara­tan yang tak mampu dipenuhi oleh Asisten I, terutama berupa data riil kebutuhan masyarakat, sehingga permintaan yang dilayangkan ke pihak Pertamina itu tak dipenuhi dan Asisten I akhirnya menempuh cara-cara ilegal.

“Menurut Asisten I, Dia sudah bersurat puluhan kali atas nama pemkab tentang masalah riil kebu­tuhan masyarakat. Karena kebutu­han masyarakat, saat ini ketika 30 ton masuk dalam 3 hari, langsung habis diambil oleh nelayan. Padahal kecamatan lain belum dapat dan ini mungkin jadi bahan dari pemkab. Karena mungkin ada mekanisme yang belum bisa terpenuhi sehingga langkah itu diambil oleh pemkab,” ujarnya.

Kata Kapolres, dari penjelasan Asisten I tersebut, ternyata pihak PT. Rianita Abadi tak memiliki kelengkapan perizinan untuk mela­kukan aktivitasnya di wilayah Kabu­paten Bursel, dan itu adalah permin­taan dari pemkab, dimana pemkab sudah menyurati Pertamina bebe­rapa kali namun tidak ada respon, sehingga pemkab menggandeng PT Rianita Abadi untuk memenuhi BBM bagi masyarakat.

Dari gerilya dan manufer Asisten I inilah yang kemudian diduga kuat, pihak kepolisian ‘masuk angin’ dan mulai galau memproses kasus ini hingga tuntas sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sebab, kasus yang ditangani pihak kepolisian hampir dua bulan ini ternyata jalan di tempat dan sebatas pada pemeriksaan delapan orang saksi semata. Bahkan, walau kasus ini sudah lama ditangani, ternyata pihak kepolisian yang sejak awal terkesan setengah hati me­nangani kasus ini, belum juga melayangkan Surat Perintah Dimu­lainya Penyelidikan (SPDP) kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Namlea, karena ditakutkan akan menjadi hutang kepada pihak kejak­saan yang harus dilunasi dengan tuntasnya kasus ini.

“Kalau dalam tahap sekarang ini masih dalam lidik, belum kita sam­paikan SPDP. Belum kita kirim ke kejaksaan. Sebab, kalau kasusnya ini dihentikan, maka tidak ada utang polisi ke kejaksaan,” ucapnya gam­blang.

Ia mengakui, kasus tersebut belum dihentikan karena BB BBM ilegal itu belum diserahkan kepada Pemkab Bursel Ketika disinggung dugaan polisi “masuk angin” dan terkesan sepa­ruh hati mengusut kasus ini, Kapol­sek Namrole menjawabnya dengan penuh canda. “Saya memang sering masuk angin tapi masuk angin betulan. Tapi, kalau dibilang polisi masuk angin, mudah-mudahan tidak ada yang masuk angin tanda kutip, kan begitu,” katanya.

Tetapi jika ada pihak kepolisian yang diduga masuk angin, lanjutnya, dalam penanganan kasus ini, maka hal itu perlu dibuktikan lagi. Dan jika ada yang terlibat ya pasti diproses namun sampai sekarang, dalam penanganan kasus ini belum ada yang masuk angin,” kilahnya. (Sumber: Siwalima)