MALUKUnews, Ambon: Menyikapi persoalan meninggalnya salah satu calon bupati kabupaten Buru Selatan, Hakim Fatsey, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku, Moesa Toekan kepada wartawan, Selasa (15/09), kemarin, di Ambon mengatakan, berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan, pasar 77 dan 84, menjelaskan KPU akan menindaklanjuti laporan ketika ada laporan keterangan kematian yang disampaikan oleh Desa/Camat ke KPU, sehingga KPU dapat menunda tahapan pelaksanaan pilkada.

"Berdasarkan peraturan KPU nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pasal 77 dan pasal 84, yang pertama harus ada surat keterangan kematian yang diajukan oleh Desa/Camat setempat ke KPU untuk ditindaklanjuti, kemudian KPU akan melakukan penundaan pelaksanaan pilkada selama 3-10 hari," jelas Toekan.

Menurutnya, apabila pada saat dimulai kampanye sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara kurang dari dua pasangan calon, KPU akan kembali membuka pendaftaran selama 3 hari. "Jadi nantinya partai pengusung melaporkan perubahan atau penggantian terkait dengan pasangan calon kepada KPU,"katanya sembari menambahkan Anthon Lesnussa yang diberi posisi wakil bupati saat ini bisa naik atau sebaliknya staknan.

Toekan menjelaskan, setelah pihaknya menerima surat keterangan kematian dari desa/camat barulah pihaknya akan menyurati partai pengusung soal penggantian. Disinggung soal koordinasi ke KPU Pusat, Toekan menambahkan KPU RI sementara menanggani permasalah KPU Aru dan hal itu sedang berproses, sehingga KPU kabupaten dan KPU Provinsi wajib berkoordinasi dengan KPU RI terkait dengan permasalahan putusan Panwaslu disamping itu, KPU Maluku juga akan menyisipkan masalah kematian kandidat bupati dalam konsultasi ke KPU RI. "Ada dua masalah yang akan disampaikan ke KPU RI entah pemecahannya seperti apa sehingga nantinya bisa disampaikan ke kedua KPU Kabupaten untuk bisa diselesaikan."tutupnya. (Shella)