MALUKUnews, Ambon: Niat hati ingin mengkonsultasikan persoalan anggaran pengawasan pada Pilkada serentak 9 Desember mendatang, sekertaris dan bendahara panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten Buru Selatan (Bursel) malah diusir Sekda Bursel.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Buru Selatan (Bursel) Mahmud Souwakil, kamrin secara terang-terangan mengatakan dirinya telah mengusir sekretaris dan bendahara Panwaslu sewaktu berkunjung di ruang kerjanya beberaoa waktu lalu .

Selain mengusir Sekretaris dan Bendahara, Souwakil juga mempertanyakan arahan yang dikeluarkan Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Maluku yang menerangkan agar pemakaian laporan dana hibah tidak usah dipertanggungjawabkan kepada kabupaten. “Pertama saya ingin menanyakan kepada Ketua Bawaslu Maluku terkait instruksi pemakaian dana hibah yang tidak perlu dilaporkan ke Kabupaten. Sebenarnya dana hibah ini dikeluarkan dari kabupaten atau provinsi?, lalu, dana hibah Rp. 2 milyar yang diberikan ke Panwaslu itu dana dari provinsi ataukah kabupaten,” ucap Souwakil.

Souwakil mengatakan, hal yang membuatnya menjadi geram lantaran keduanya serentak menyampaikan adanya surat dari Bawaslu Maluku terkait pemakaian laporan dana hibah tidak usah dipertanggungjawabkan kepada kabupaten.

“Saya langsung menginstruksikan keluar !!, saya sangat marah dengan pernyataan yang disampaikan, itu pernyataan yang sangat tidak tau prosedur karena semua aturan bisa dirubah dan direvisi. Yang tidak bisa direvisi hanyalah ayat suci yang ada dalam kitab Al Quran,” katanya sembari menambahkan yang bisa menentukkan dana hibah adalah saya yang berstatus Sekda.

Lebihnya, dia menambahkan surat yang dilayangkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bursel kepada Pemerintah Daerah Bursel terkait permintaan anggaran untuk mengevaluasi logistik surat suara di Surabaya sempat ditolak lantaran tidak dilampirkan dengan surat pengantar yang nantinya akan dipertanggungjawabkan dalam laporan pemakaian keuangan.

“Kemarin surat yang disampaikan untuk evaluasi logistik di Surabaya sempat saya tolak lantaran tidak disertai dengan surat pengantar, namun setelah dibuat akhirnya kita cairkan, intinya pemkab tidak menghambat proses pilkada,”tandasnya. (Shella)