MALUKUnews, Namrole: Krisis anggaran kini menimpa Panwaslu Bursel, sehingga tak lagi dapat melakukan pengawasan. Akibatnya perhelatan Pilkada Bur­sel diambang penundaan.

Panwaslu Bursel bahkan akan mengusulkan ke Bawaslu Maluku agar pelaksanaan Pilkada kabupaten tersebut ditunda ke tahun 2017.

“Kita akan usulkan ke Bawaslu Maluku agar pilkada ini ditunda sampai dengan tahun 2017 sehi­ngga pemkab juga benar-benar siap,” kata Ketua Panwaslu Kabupaten Bur­sel, Siyusuf Solissa kepada warta­wan di Namrole, Jumat (30/10).

Solissa yang didampingi dua komisioner Panwaslu lainnya, Jusri Lesilawang dan Hasim Souwakil serta seluruh anggota Panwas­cam mengaku, pemkab selalu beralasan mengalami keterba­tasan anggaran untuk meng­ako­modir kebutuhan anggaran pengawasan

“Pemkab beralasan pendanaan belum bisa karena keterbatasan dana, sehingga menurut kami jika ditunda sampai dengan tahun 2017 mungkin akan lebih efektif dalam kesiapan-kesiapan seluruh jajaran penyelenggara,” ungkapnya.

Dikatakan, jika Pilkada Bursel tetap saja dilaksanakan pada tang­gal 9 Desember 2015 mendatang, maka akan berjalan tanpa penga­wasan.

“Pemkab Bursel terkesan pilih kasih dalam pembiayaan penyele­nggara Pilkada Bursel, sebab anggaran yang dibutuhkan Panwas Bursel sebesar Rp 6 milyar tak diakomodir sebagaimana harapan dan hanya diakomodir Rp 1,5 milyar dalam APBD murni tahun 2015 dan APBD-P 2015 sebesar Rp 500 juta. Anggaran tersebut tidaklah men­cukupi pembiayaan pengawasan,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu Provinsi Maluku juga sudah melakukan konsultasi dengan pemkab, bahkan Bawaslu RI juga sudah melayangkan beberapa kali surat ke pemkab untuk meminta mengakomodir anggaran yang proporsional namun tak ada respons.

“Ada juga surat radiogram dari Mendagri terkait dengan pemberian dana secara proporsional dari pemerintah daerah dan itu sudah ditindak lanjuti ke pemkab sekaligus melampirkan pula surat Kemendagri itu. Tetapi lagi-lagi kita dapatkan ha­nya Rp 500 juta. Itu hanya mampu membiayai operasional bulan November saja,” ungkapnya. (S5)