MALUKUnews, Ambon: Perdebatan soal politik dinasti ini sempat ramai dipertengahan 2015, ketika ada pasal dalam undang-undang Pilkada yang mengatur soal larangan bagi calon kepala daerah yang punya conflict of interest dengan petahana. Pasal 7 huruf r undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. Demikian yang disampaikan Juru Bicara (Jubir) Balon Bupati Buru Selatan (Bursel), Safitri Maliki Soulisa, Abubakar Solissa, meresponi peryataan yang disampikan Hamja Loilatu dari Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat (AMPERA) itu.

Seperti diberitakan, Malukunews.co sebelumnya, Hamja Loilatu, memberi pernyataan mengajak masyarakat untuk bangkit lawan politik dinasti yang kini sedang dibangun Bupati Bursel Tagop Soulisa, dengan mamajukan istrinya Safitri Malik Soulisa di Pilkada Bursel 2020 mendatang.

Kembali lagi ke pernyataan Jubir Safitri, Abubakar Solissa, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa: " Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan masyarakat ".

Tapi kemudian pasal ini digugat di Mahkamah Konstitusi (MK), karena dianggap melanggar konstitusi. Setelah MK memeriksa dan menelaah, ternyata betul, pasal yang dimaksud bertentangan dengan pasal 28 j ayat (2) UUD 1945. Dan tentunya, pasal ini juga mengancam proses demokratisasi di Indonesia yang sedang on the track.

“ Jadi menurut saya, tidak tepat kalau ada yang memperdebatkan sesuatu yang landasan yuridisnya sudah jelas. Dasar kita berPilkada kan undang-undang, ada mekanisme pilkada yang mengatur soal itu. Terkecuali ada larangan dalam undang-undang Pilkada kita soal politik dinasti, tapi ini kan tidak,” ujar Abubakar seperti dalam rilisnya yang diterima Malukunews.co, Rabu (04/12).

Tapi dipahamilah, lanjutnya, momentum Pilkada gini kan banyak yang cari sensasi aja. Ada yang tidak punya amunisi untuk berkompetisi, maka dicarilah cara-cara yang bisa menyerang lawan politiknya, meskipun cara-cara yang digunakan itu melanggar konstitusi.

Pendekatan semacam ini menurut Abubakar, tidak sehat buat demokrasi yang sedang on process seperti di Indonesia. “ Mestinya yang harus dikompetisikan itu gagasan dan program, bukan soal latar belakang kandidat,” ucap Jubir Balon Safitri Malik Soulisa itu. (Qin)