MALUKUnews, Ambon: Pengawas TPS tak akan direkrut Panwaslu Bursel akibat krisis anggaran yang di­alami. Akibatnya pilkada setempat terancam tak sah.

Ketua KPU Maluku, Musa Toekan kepada Si­wa­lima di kampus Un­patti, Ambon, Jumat (6/11) menjelaskan Panwaslu Bursel sendiri diketahui telah mengambil keputusan jika tidak ada kucuran dana tambahan dari pemkab setempat maka tidak akan merekrut petugas pengawas TPS dan ini berimplikasi kepada pelaksanaan proses pungut hitung nanti. “Kehadiran pengawas TPS sendiri saat proses pungut hitung adalah sebuah kewajiban karena meru­pakan perintah dalam PKPU. Jika pada saat pemungutan suara nanti tidak ada pengawas TPS, pilkada bisa terus berjalan tapi akan tidak sah atau dalam bentuk verifikasi dokumen dinyatakan Tidak Me­menuhi Syarat (TMS). Namun KPU berharap hal seperti ini jangan sampai terjadilah karena sangat merugikan kelangsungan demo­krasi,” jelasnya.

Toekan mengatakan KPU Maluku bersama Bawaslu serta KPU dan Panwaslu Bursel telah membicara­kan masalah ini disela-sela meng­hadiri kegiatan bersama di Ternate-Maluku Utara beberapa hari lalu.

“Kami telah memberikan saran kepada Panwaslu Bursel untuk se­gera berkonsultasi dengan gubernur karena masalah anggaran ini bukan hanya tanggung jawab bupati tetapi gubernur juga. Apalagi pemkab menyatakan tidak ada lagi dana untuk diberikan kepada Panwaslu sebagai anggaran tambahan,” katanya.

Ia menambahkan, pelaksanaan pilkada merupakan hal yang penting dan mendesak serta harus menjadi perhatian pemprov dalam membantu subsidi anggaran misalnya dengan mengambil dana dari pos anggaran bantuan tidak terduga dan mem­berikannya kepada Panwaslu Bursel agar pilkada tetap berlangsung sesuai jadwal.

Sebelumnya diberitakan, Pan­was­lu Kabupaten Bursel mengancam tak akan merekrut petugas pengawas TPS jika pemkab setempat tidak memberikan lagi anggaran tambahan pengawasan. Pemkab sendiri ber­alasan anggaran Rp 2 milyar men­cukupi untuk membiayai proses pengawasan hingga pilkada selesai.

Penambahan anggaran sendiri tidak mungkin lagi dilakukan karena anggaran yang dimiliki pemkab tidak lagi mencukupi. (S5)