MALUKUnews, Ambon: Panwaslu Bursel mengancam akan memboikot pengawasan pilkada serentak. Hal ini dilakukan akibat pemkab setempat belum juga mengucurkan anggaran tambahan.

Panwaslu sebelumnya telah me­ng­usulkan anggaran tambahan se­besar Rp 4,5 milyar, namun pemkab hanya mengakomodir Rp 500 juta dalam APBD-P. Itu juga hingga kini belum juga dikucurkan. Awalnya un­tuk pilkada serentak, Pan­waslu mengusulkan anggaran Rp 6 milyar namun yang su­dah dikucurkan hanya Rp 1,5 milyar.

Kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (13/10) Komisioner Panwaslu Bursel, Jusri Lesilawang me­ngatakan anggaran yang di­per­oleh sebelumnya dari pem­kab sangat tidak men­cukupi proses pengawasan hingga saat ini karena banyak juga biaya operasional yang harus dibayar misalnya gaji pegawai serta semua penye­le­nggara adhoc dibawah Panwaslu yang jumlahnya cukup banyak.

“Kita melihat untuk per­masalahan anggran ini pemda tidak serius menangani ma­salah ini dan bila tidak segera dikucurkan anggarannya kami akan memboikot semua pro­ses pengawasan dalam pil­kada dan itu berarti tahapan pilkada juga bisa tertunda,” katanya.

Ia menjelaskan Pemkab Bursel sepertinya tidak siap untuk memfasilitasi pelaksa­naan pilkada dan berlaku diskriminatif kepada Pan­waslu karena dibandingkan dengan KPU yang menda­patkan anggaran sebesar Rp 13 milyar dan Panwaslu secara keseluruhan hanya memperoleh Rp 2 milyar saja. Padahal proses pengawasan merupakan sesuatu yang sangat krusial untuk turut menciptakan pilkada yang berkualitas di Bursel.

“Kami sudah melakukan lobi intensif ke pemkab namun sama saja. Jika dalam waktu dekat tidak segera dikucurkan maka Panwaslu akan mengambil langkah memboikot pengawasan pil­kada,” jelasnya.

Senada dengan Kabupaten Bursel, Panwaslu di Kabu­paten Kepulauan Aru juga belum memperoleh anggaran pengawasan meskipun kas di Panwaslu Aru sudah nihil semenjak akhir bulan September.

“Kami sekarang hanya jalan dengan apa yang ada, dengan mengintensifkan fungsi PPL dan Panwascam karena me­mang anggaran tambahan pengawasan belum juga di­kucurkan oleh pemkab,” jelas Ketua Panwaslu Aru, Mok­seng Sinamur kepada Siwa­lima melalui telepon seluler, Rabu (14/10).

Ia mengatakan, pemkab se­harusnya memegang janjinya karena sejak awal sudah ber­sepakat untuk menanggula­ngi kebutuhan anggaran pilkada. “Nanti kita lihat kedepan. Kalau sampai dalam waktu dekat tidak ada respon pemkab maka mungkin kami akan menunda pengawasan yang bisa mengakibatkan pe­nundaan pilakada,” katanya. (siwalima)