MALUKUnews, Namrole: KPU Kabupaten Bursel, akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Tercatat sebanyak 49.687 pemilih masuk dalam daftar tersebut. Angka itu berada dibawah DPT pilpres yang hanya mencapai 49.849.

Jumlah tersebut sesuai Berita Acara nomor 36/BA/KPU.BURSEL/IX/2015 tentang Rekapitulasi Data Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kabupaten.

Penetapan tersebut dilakukan saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, yang berlangsung di kantor KPU Bursel, Rabu (2/9).

Pleno tersebut dihadiri Ketua KPU Said Sabi didampingi Komisioner Devisi Data Syarif Mahulauw, Komisioner Divisi Hukum Bennony Solissa dan Komisioner Devisi Tek­nis penyelenggara Abdul Muin Loilatu, sedangkan Komisioner Divisi Logistik Ismudin Booy tidak terlihat hadir.

Hadir juga Ketua Pawaslu Siyusuf Solissa, PPK dari lima kecamatan kecuali Kecamatan Fena Fafan serta perwakilan dari kedua pasangan calkada.

Kegiatan yang seharusnya dimu­lai pukul 15.00 WIT itu baru dimulai pada pukul 16.30 WIT dan dibuka langsung oleh Ketua KPU Bursel, Said Sabi. Namun rapat pleno selanjutnya dipimpin Komisioner Divisi Data Syarif Mahulauw.

Rapat pleno dimulai dengan pembacaan rekapitulasi data pemilih hasil pemutakhiran tingkat keca­matan yang dibaca oleh masing-masing Ketua PPK.

Pemilih di Kecamatan Namrole tercatat sebanyak 13.470 pemilih, Kecamatan Leksula (9.170 pemilih), Kecamatan Kepala Madan (7.368 pemilih), Kecamatan Waesama (9.079 pemilih), Kecamatan Ambalau (7.987 pemilih) dan Kecamatan Fena Fafan 2.613 pemilih.

Sebelum KPU menetapkan DPS, sempat terjadi perdebatan hasil pe­mutakhiran pemilih tingkat Keca­matan Waesama dan Leksula. Perwakilan

Tim HIKMAT Badar Rahawarin memprotes total pemilih pada dua kecamatan tersebut, yang dinilai tidak mengalami peningkatan.

“Berdasarkan data Pilpres hingga kini, semestinya jumlah pemilih kedua kecamatan tersebut mengala­mi peningkatan, namun dari hasil yang diumumkan, ternyata malah mengalami penurunan. Data yang diumumkan tersebut mengacu pada hasil mana sehingga mengalami penurunan yang signifikan, bukan sebaliknya mengalami peningka­tan,” ujar Rahawarin yang juga Sekretaris DPC PKS Kabupaten Bursel itu.

Menurut Rahawarin, penurunan yang signifikan itu merupakan upaya penjegalan terhadap jumlah pemilih. “Ada pemilih yang sengaja tidak di data sehingga pemilih tidak bertambah, melainkan berkurang cukup drastis,” ungkapnya.

Namun Ketua KPU Kabupaten Bursel Said Sabi meminta agar perbedaan jumlah tersebut tidak dipermasalahkan dalam pleno, sebab data pemilih yang diplenokan berupa DPS sehingga masih dapat terjadi perubahan pada DPT pada 2 Oktober 2015 mendatang.

Kendati demikian, Rahawarin meminta agar jumlah DPS kedua Kecamatan tersebut dapat dibaca ulang, pada point yang bermasalah. Permintaan dimaksud, akhirnya mendapatkan persetujuan, sehingga dilakukan pembacaan ulang.

Ketua PPK Kecamatan Waesama Taufik Souwakil mengaku kekura­ngan pemilih tersebut diakibatkan lantaran mereka hanya mendata pemilih yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) saja. Se­dangkan, 1.552 pemilih yang tak memiliki NIK tak didata.

Sementara anggota PPK Leksula A Lorens Solissa kemudian mem­baca ulang data pemilih pada Keca­matan Leksula tanpa menjelaskan lebih jauh penyebab terjadinya penurunan jumlah pemilih di Kecamatan tersebut.

Di tempat yang sama, Ketua KPU Kabupaten Bursel, Said Sabi kepada wartawan mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bursel guna mengecek ribuan pemilih di Kecamatan Waesama yang tidak memiliki NIK tersebut.

“Itu kita akan koordinasikan dengan pihak Disdukcapil untuk dicek NIK-nya,” kata Sabi.

Menurut Sabi, walaupun pemilih tersebut tidak memiliki NIK atau tidak memiliki KTP, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya tang­gal 9 Desember 2015 nanti dengan bertiketkan surat keterangan domisili dari masing-masing desa dimana para pemilih itu berdomisili.

“Kalau dia masyaraat disitu dan sudah berhak untuk menggunakan hak pilih, maka dia harus meng­gunakan hak pilihnya. Tidak mung­kin gara-gara NIK saja dia harus kita eliminir, tidak bisa. Pasti ada solusi­nya, dimana menurut PKPU Nomor 4 Tahun 2015 itu disebutkan bahwa jika dia tidak punya KTP, maka pemerintah desa bisa menge­luarkan surat keterangan domisili resmi dari pemerintah desa yang membenarkan bahwa memang dia penduduk disitu,” ungkapnya. (siwalima)