MALUKUnews, Namrole: Sikap Asisten I Setda Kabupaten Buru Selatan (Bursel), Bernadus Waemesse patut dicurigai karena sikap ngototnya untuk mendesak berbagai pihak termasuk polisi agar Bahan Bakar Minyak (BBM) Ilegal yang kini disita oleh Polsek Namrole beberapa waktu lalu dapat segera dijual.

Sikap Waemesse yang ngotot ini sangat aneh, karena walaupun bukan merupakan anak buahnya PT. Rianita Abadi milik Ratna, namun sikap Waemesse malah condong mempraktekkan diri selayaknya merupakan orang suruhan si Ratna. Pasalnya, ketika Ratna dan Amir Buton sang Caleg PPP dari Dapil Kabupaten Buru-Bursel tersangkut kasus BBM yang kini ditangani polisi, Waemesse malah bergerilya pasang dada untuk meloloskan keduanya dari jeratan hukum. Langkah-langkah yang dilakukan sangat jauh, bahkan Rabu, 13 November 2013 kemarin, dengan alasan mengundang berbagai komponen untuk melakukan Rapat guna membahas kelangkahan BBM, ternyata agenda rapat itu merupakan akal-akalan Waemesse saja.

Terlebih lagi, rapat itu tidak melibatkan instansi yang punya tupoksi seperti Dinas ESDM Kabupaten Bursel. Terlebih lagi, yang menjadi agenda utama rapat itu bukannya soal kelangkahan BBM, melainkan agenda terselubung lainnya yang dibahas dan dipaksakan untuk disetujui oleh semua pihak yang hadir, yakni terkait pemaksaan pihaknya agar polisi mengizinkan penjualan Barang Bukti BBM illegal yang saat ini sementara disita. Terlebih lagi, untuk meloloskan barang bukti itu, Waemesse yang merupakan Ketua Tim Pengawasan BBM Kabupaten Bursel dalam rapat yang dihadiri oleh Kapolsek Namrole, AKP Ahmad Setyo Budiantoro, Tim BBM Kabupaten Bursel, sejumlah kepala desa, tokoh agama, Satpol PP dan wartawan juga mengakui bahwa pihaknya telah langsung berkoordinasi dan menyurati Kapolda Maluku, Gubernur Maluku, bahkan berkoordinasi dengan pihak Polres Namlea dan pihak Kejaksaan.

“Kami juga sudah menyurati Polres Buru dengan tembusan kepada Kapolda Maluku, Gubernur Maluku. Tak hanya itu, kami pun sudah berkoordinasi dengan pihak kejaksaan dan kata pihak kejaksaan agar kami mencari solusi yang terbaik. Begitu pun dengan Kapolres Buru yang kemudian menyarankan agar kami segera menggelar rapat dengan melibatkan berbagai pihak untuk mencari solusinya,” ungkapnya.

Selain itu, Waemesse pun sempat bercerita soal pengecekannya langsung ke lokasi operasional PT. Rianita Abadi di kawasan Tahoku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Bahkan, dengan bangganya Waemesse mengakui bahwa aktivitas ilegal yang dilakukan oleh PT. Rianita Abadi sudah diketahui oleh Polda Maluku, kendati pun itu melanggar peraturan hukum yang berlaku.

“Ternyata aktivitas PT. Rianita Abadi ini bukan hanya kesini, tetapi juga ke beberapa daerah lain. Bahkan, ketika saya tanya kok bisa lolos, tapi jawaban mereka, Polda Maluku juga sudah tahu dan disetujui,” ujarnya. Jika menyimak cerita Plt Sekwan DPRD Kabupaten Bursel cerita yang diumbar oleh Waemesse ini mengundang sejuta tanya, ada apa gerangan dengan pihak Polda Maluku, jika benar praktek-praktek semacam ini sudah diketahui dan dibiarkan berlarut-larut sebagai suatu aktivitas yang legal.

Sementara itu, meski membantah bahwa pihaknya tidak punya hubungan khusus dengan PT. Rianita Abadi milik Ratna, namun sikap dan langkah Waemesse selama ini malah menunjukkan seakan-akan Waemesse berperan sebagai anak buahnya Ratna. Sebab, Waemesse pun selama ini menunjukkan gelagak lain, yakni turun tangan langsung untuk mengurus sejumlah izin milik PT. Rianita Abadi dengan didampingi oleh Amir Buton yang kini berprofesi sebagai sopir pribadinya itu. Bahkan, ketika PT. Rianita Abadi maupun rekannya Amir Buton tersangkut kasus ini, Waemesse pun ngotot seakan mencari celah untuk meloloskan mereka dari jeratan hukum.

“Kami tekankan secara tegas bahwa kami bukan kaki tangannya PT. Rianita Abadi. Kami hanya menginginkan kepentingan masyarakat terpenuhi,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Waemesse pun sempat mengakui bahwa langkah yang ditempuh pihaknya ini memang merupakan pelanggaran hukum, namun ini merupakan kebijakan yang harus ditempuh pihaknya.

“Walaupun sedikit bertentangan dengan aturan, tapi ini kebijakan,” tegas Waemesse dengan nada keras. Bahkan, dirinya mengaku bahwa apa yang dilakukan pihaknya itu semata-mata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, tanpa menjelaskan secara detail, masyarakat mana yang akan disejahterakan dengan BBM 7,6 ton yang jika dijual dengan Rp. 10.000 per liter itu hanya berkisar Rp. 76 jutaan.

“BBM itu harus dibongkar dan dijual kepada masyarakat. Ini demi dan untuk kesejahteraan masyarakat. Nanti dijual dengan harga maksimal Rp. 10.000 dan tidak boleh lebih dari itu. Kami minta Polisi dan Satpol PP bisa mengawal dan mendata siapa saja pengecer yang mengambil agar tidak ada kesan bermain di belakang layar,” tandasnya.

Sementara itu, walaupun mengaku tidak akan menginterfensi proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polsek Namrole saat ini, namun sudah sangat jelas bahwa langkah nakal Waemesse yang mendesak agar pihak kepolisian untuk menjual barang bukti BBM ilegal merupakan bentuk interfensi yang tak sepantasnya. “Kami tidak menginterfensi pihak kepolisian. Soal kasusnya mau dilanjutkan atau mau dihentikan, itu kewenangan pihak kepolisian. Tapi BBM itu harus dibongkar dan dijual,” tegas Waemesse.

Bahkan, dalam kesempatan itu, Waemesse pun menegaskan agar BBM itu harusnya dibongkar dalam waktu secepatnya dan memerintahkan agar Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Bursel, Ismid Thio segera membuat surat yang akan ditanda tangani pihaknya untuk dilayangkan ke Polres Buru. “BBM ini harus secepatnya dibongkar. Tapi, bongkarnya tidak boleh malam, harus siang. Kalau perlu sudah harus dibongkar besok pagi,” paparnya.

Sementara itu, sama halnya dengan beberapa peserta yang hadir dalam Rapat itu yang tidak setuju dengan kebijakan Waemesse itu, Kapolsek Namrole, AKP Ahmad Setyo Budiantoro yang semula enggan untuk banyak berbicara dalam Rapat itu pun kemudian angkat bicara dan terkesan takut untuk menyetujui langkah yang ditegaskan oleh Waemesse secara sepihak itu.

Karena menurut Kapolsek, dirinya merupakan bawahan yang harusnya berkoordinasi dengan pihak atasan untuk meminta petunjuk lebih lanjut. “Saya belum bisa pastikan, besok atau kapan bisa dibongkar. Saya akan berkoordinasi dengan pihak Polres Buru terlebih dahulu terkait hal ini,” katanya dalam rapat itu.

Kapolsek pun tak mau gegabah dan tak mau ikut begitu saja kemauan Waemesse, bahkan dirinya tak ingin terjebak dalam situasi yang coba dimainkan oleh Waemesse itu. “Ya, kalau nantinya disetujui untuk dibongkar. Ya, mungkin nanti pihak Polres Buru yang turun langsung saat pembongkaran itu,” cetusnya.

Sedangkan, ketika ditanyai soal legalitas BBM itu, Kapolsek pun masih memberikan jawaban mengambang. “Untuk memastikan BBM itu ilegal atau tidak, nanti kita dengar langsung keterangan saksi ahli dari pihak PT. Pertamina,” ungkapnya. (Elvis)