MALUKUnews, Ambon: Gabungan 50 organisasi mahasiswa dan pemuda serta LSM skala nasional yang tergabung dalam Koalisi Nasional Anti Korupsi (KASASI) menyatakan keprihatinannya atas mandeknya sejumlah kasus korupsi di Kejaksaan Tinggi Maluku. Salah satunya adalah kasus dugaan korupsi rumput laut di kecamatan Kepala Madan, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku yang terindikasi besar melibatkan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa.

Koordinator Pusat KASASI, Fuad Bachmid menyatakan heran dengan Pihak Kejati Maluku yang belum juga menetapkan status tersangka terhadap Tagop Sudarsono Soulissa, selaku kuasa pengguna anggaran pada proyek APBN 2010 itu. Saat itu Tagop menjabat sebagai Kepala BAPPEDA sehingga hal ikhwal terkait dokumen proyek adalah tanggung jawab Tagop

Tak hanya soal verifikasi dokumen, fakta lain juga sudah mengarah kesana seperti pengakuan Cornes Sahetapy selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang menyatakan, bahwa semua berita acara dokumen kontrak proyek rumput laut itu ditandatangani oleh Tagop Soulissa yang kala itu menjabat sebagai Kepala BAPPEDA Kabupaten Buru Selatan sebelum menjabat sebagai Bupati. Tak hanya itu, Keterlibatan Tagop juga pernah dibeberkan secara blak-blakan oleh Daniel Palapia yang saat itu menjabat sebagai Ketua Tim di Kejaksaan Tinggi Maluku sebelum dimutasi ke Pusdiklat Kejaksaan Agung RI. “ Anehnya Kejati Maluku belum menaikan status Soulissa sebagai tersangka," kata Fuad Bachmid kepada Malukunews.co, via rilisnya, Selasa (21/10).

Menurut Bachmid yang juga Ketua Umum Persatuan Nasional Alumni Ikatan Senat Mahasiswa Seluruh Indonesia (PENA ISMSI) ini bahwa apa yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Maluku saat ini yang tidak berani menyeret Soulissa dalam penjara menandakan bahwa Kejati Maluku Mandul, padahal Kejaksaan Agung saat ini kian gencar untuk memperbaiki citranya yang kian terpuruk akibat ekspektasi publik yang kian menurun karena sederet kasus kelas kakap selama ini ditingkat nasional yang tidak pernah di tuntaskan oleh Kejagung RI

"Bayangkan disaat Kejagung lagi berupaya memperbaiki citranya di tingkat nasional. Sedangkan para anak buahnya selaku Kejati di Daerah cenderung membentengi para Koruptor, termasuk di Maluku yang mandul dalam menjerat Bupati Bursel," ungkap Fuad.

Olehnya itu, Bachmid menyatakan Pihaknya beserta penggiat anti korupsi di Jakarta berencana akan mendatangi Kejaksaan Agung pada hari Kamis, 23 Oktober 2014, mendatang, pihaknya akan menemui Pimpinan Kejagung dalam rangka mempertanyakan kejelasan status hukum Tagop Soulissa. Tak hanya itu, lanjut Bachmid, pihaknya juga akan meminta Kejagung untuk mengevaluasi para Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku berkaitan dengan komitmen pemberantasan korupsi di Provinsi Maluku.

"Kami akan temui Kejagung dengan dua Agenda, yang pertama yakni mempertanyakan kejelasan status hukum Soulissa dan mendorong segera ditetapkannya sebagai tersangka dan yang kedua, adalah kami meminta agar Pimpinan Kejaksaan Tinggi Maluku agar segera dievaluasi karena tersandera atas mandeknya sejumlah kasus korupsi," tegas Mantan Ketua Presidium Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Sosial Politik se-Indonesia itu. (Qin)