MALUKUnews, Namrole: La Hamidi salah satu anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan (Bursel) mengatakan, kegagalan Sail Maluku harus dipertanggungjawabkan panitia Sail Maluku baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. “Gagalnya kegiatan ini karena komunikasi yang dibangun kedua penyelenggara yaitu Sandi de Lima Tour and Travel dan Dinas Kebudyaan dan Pariwisata Bursel tidak berjalan baik” ujar Anggota DPRD asal Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN), kepada wartawan, di Namrole, beberapa hari lalu.

Menurutnya, selain bertanggungjawab panitia juga harus jeli mengevalusi kegagalan ini, sehingga tidak dianggap masalah ini sebagai hal biasa. “ Jangan hanya teknis kecil mengakibatkan kegagalan ratusan juta. Dinas perlu pro aktif melihat permasalahan ini,” katanya.

Sejumlah anggaran sudah dihabiskan, namun tak satupun kapal yang kunjung tiba. Ini menjadi pertanyaan. Tak ada satupun kapal peserta Darwin Ambon Yacht Race (DAYR) yang diagendakan mengikuti Sail Maluku yang diselenggarakan panitia Sandy de Lima Tour and Travel tiba pada 28-29 Agustus lalu, di Kecamatan Namrole dan Kecamatan Leksula, Kabupaten Bursel.

Hal ini mengundang kekecewaan dari berbagai pihak mulai dari Wakil Bupati Bursel Ayub Buce Seleky, masyarakat Bursel secara menyeluruh bahkan anggota DPRD Bursel.

Pantauan Malukunews.co, berbagai persiapan telah dilakukan Pemkab Bursel untuk menyambut event yang tidak dianggarkan pada DPA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bursel, terutama Disbudpar Bursel dan Pemerintah Kecamatan Leksula guna menyambut kelima kapal yaitu Ezylvin, Maggie Drum, Cattitude,SV Watusi dan Eye Spy Dj.

Moment Sail Maluku diharapkan menjadi ajang promosi bagi dunia parawisata di Kabupaten Bursel agar lebih di kenal hingga mancanegara. Apalagi potensi Bursel cukup menjanjikan, namun belum terekspos. Akibat kegagalan kegiatan yang tidak terakomodir pada DPA 2013, pihak Disbudpar Bursel maupun pihak Kecamatan Leksula ikut terlilit banyak hutang.

“Saya belum mengetahui terkait utang, namun DPRD akan mempertanyakan sumber anggaran itu,pasalnya bila ada kegiatan yang tidak terakomodir dalam DPA, jelas melanggar aturan. Sebagai fungsi control kami akan mempertanyakan hal ini. Hal ini mungkin dilakukan sebagai wujud keinginan masyarakat mempromosikan kabupaten ini,” ujar Caleg dari Partai Amanat Nasional. (Yuli)