MALUKUnews, Ambon: Bupati Bursel Tagob Soulissa diminta melakukan evaluasi terhadap Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Dominggus Noija. Pasalnya, temuan inspektorat terdapat sejumlah Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang diduga fiktif.

Direktur Eksekutif Bupolo Inde­penden Institute (BIIN) Maluku Musa Saliu kepada Siwalima di Ambon, Senin (6/1) mengungkap­kan, Kadis Koperasi dan UKM Bursel terkesan cuek dan tidak konsisten atas temuan dan arahan Inspektorat Bursel untuk segera menggantikan bendahara UKM Nurbaidah yang terindikasi kuat melakukan pelanggaran serta pe­nyimpangan keuangan daerah atau APBD murni tahun 2012 yang diplot ke dinas yang dipimpinnya sebesar 2.196.554.517 milyar.

“Temuan tersebut diantaranya, kekurangan kelengkapan pertang­gungjawaban administrasi sebesar 56.880.000 juta, dokumen pertang­gungjawaban perjalanan dinas yang belum lengkap dan sah senilai 27.175.000 juta,”urainya.

Kata dia, bukan saja temuan itu tetapi ada temuan lainnya yakni, se­lisih atau kelebihan serta kekurangan pembayaran biaya transport dan lumpsum pada perjalanan dinas dalam dan luar daerah sebesar 8.400.000 juta.

“Terdapat juga perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan oleh pega­wai yang tercantum dalam SPT-SPPD (SPPD fiktif) sebesar 134.000.­830.000 milyar,”rincinya.

Yang paling mengherankan lagi, kata Saliu, Kadis Koperasi dan UKM ini malah memilih berdiam diri se­hingga patut dipertanyakan, ada apa dibalik semua ini?. pihaknya takut jangan-jangan diduga ada keterliba­tan sang kadis sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

“Kadis ini sebagai KPA sehingga beliau memilih berdiam diri atau tenang-tenang saja dan tidak mau ambil pusing dengan persoalan yang dialami dinasnya,”tuturnya.

Oleh karena itu, untuk memaksi­mal­kan kinerja dan transparansi keuangan daerah dipublik Bursel maka pihaknya meminta kepada Bupati untuk segera evaluasi atau copot Kadis Koperasi dan UKM.

Selain itu, ia juga meminta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku untuk segera melakukan penyelidi­kan atas pelanggaran dan penyim­pa­ngan keuangan daerah yang terjadi di Dinas Koperasi dan UKM Bursel. (S5)