MALUKUnews, Ambon: Terkait dengan laporan Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai Golkar Leksula Kabupaten Bursel terhadap berbagai pelanggaran yang ditemukan saat pemungutan suara ulang (PSU) di Desa Mepa yang tidak ditindaklanjuti oleh Panwaslu setempat, Bawaslu Maluku menilai laporan tersebut tidak bisa ditindaklajuti oleh jajarannya ditingkat bawah.

Kepada Siwalima Senin (29/4) disela-sela pleno rekapitulasi penghitungan suara di KPU Maluku, Ketua Bawaslu, Dumas Manery mengungkapkan, terhadap laporan DPK Partai Golkar Bursel itu masuk dalam dokumen persoalan khusus dan sudah terlambat.

“Karena persoalannya ada perbedaan pendapat antara Panwas dan KPU Bursel yang tidak bisa ditindaklanjuti reko­mendasi itu. Jadi sebenarnya persoalan itu diselesaikan ditingkat bawah yakni PPS itu sendiri. Akan tetapi berdasarkan verifikasi Panwas serta koordinasi KPU setempat tidak bisa tindaklajut rekomendasi tersebut,” jelas Manery.

Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) Partai Golkar Leksula, Kabupaten Bursel melaporkan Ketua KPU Kabupaten Bursel ke Bawaslu Maluku menyusul tinda­kannya yang dinilai melanggar undang-undang dan kode etik.

Dalam rilisnya yang diterima Siwalima, Minggu (27/4), Sekretaris DPK Partai Golkar Kecamatan Leksula, Mesak Masela mengatakan terlihat jelas adanya pelanggaran pemilu yang telah ditemukan dan direkomendasikan oleh Panwaslu tetapi tidak ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Bursel.

“Panwaslu telah merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 1 Desa Mepa karena secara nyata-nyata pelanggarannya telah terbukti namun tidak ditindaklanjuti oleh Ketua KPU Bursel,” katanya.

Dijelaskan, pelanggaran yang terjadi yaitu pemilih melakukan pencoblosan lebih dari satu kali, selain ada juga 40 undangan pemilih yang tidak berada di Desa Mepa namun undangannya di­edarkan dan surat suaranya diper­gunakan.

“Ada juga pelanggaran di Ddesa Mepa yaitu KPPS saat mengunjungi orang tua jompo ternyata hanya mencatat nama dan pilihan pada sebuah buku tanpa adanya saksi parpol kemudian KPPS kembali ke TPS untuk mencoblos sendiri surat suara dimaksud,” jelasnya.

Menurut Masela, sangat ironis Ketua KPU Bursel tak mau melaksanakan PSU di TPS 1 Desa Mepa sesuai surat rekomen­dasi Panwascam Leksula nomor 03/PANWASLU-KEC.LEKSULA/IV/2014 tertanggal 15 April 2014 tentang rekomendasi kepada PPK Leksula untuk melakukan PSU pada TPS 1 Desa Mepa berdasarkan kajian dan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

“Sesuai PKPU Nomor 26/2013 pasal 62 ayat (1) maka Ketua KPPS Desa Mepa telah mengusulkan PSU di Desa Mepa berdasarkan surat PPL Desa Mepa nomor 01/PPL-DESA MEPA/IV/2014 tanggal 12 April 2014 tentang Pene­rusan Dugaan Pelanggaran administrasi Pemilu namun tidak dilaksanakan oleh Ketua KPU Bursel,” ungkapnya.

Sebaliknya, kata Masela, Ketua KPU Bursel turun langsung ke Desa Mepa untuk mendatangi Ketua KPPS Desa Mepa dan menyodorkan surat pernyataan yang dibuatnya untuk ditandatangani oleh Ketua KPPS seakan-akan surat itu dibuat sendiri oleh KPPS untuk menolak PSU serta memberikan uang kepada Ketua KPSS sebesar Rp 250 ribu.

“Sejak tanggal 15 April 2014, Ketua KPU Bursel juga terkesan menghindar ke Desa Nalbessy Kecamatan Leksula sehingga tenggang waktu penyelesaian sengketa pemilu terabaikan dan tidak ada sebuah titik penyelesaian terhadap PSU,” katanya.

Masela meminta Ketua KPU Maluku dan Ketua Bawaslu Maluku dapat menindak tegas Ketua KPU Bursel karena telah melanggar UU Nomor 8/2012, UU Nomor 15/2011, Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2012 dan Peraturan KPU nomor 26 tahun 2013.

Begitu juga PSU di TPS 1 Desa Mepa dapat dilaksanakan untuk memenuhi rasa keadilan ditengah-tengah masyarakat yang mendambakan pemilu yang jujus, adil dan berwaibawa. (S5)