MALUKUNEWS, Namrole: Kegiatan ini untuk memberikan pemahaman serta kesamaan persepsi bagi penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Buru Selatan (Bursel), terutama kepada Camat dan Kepala Desa dalam upaya menjalankan fungsi tugas sebagai pelayan masyarakat. Demikian dikatakan Bupati Buru Selatan (Bursel) Tagop Soedarsono Soulissa, SH MT, dalam sambutannya pada acara rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan desa se Kabupaten Bursel,yang berlangsung, Jumat (07/06) di Aula Kantor Bupati Bursel.

Menurut Tagop, dengan diterbitkaannya undang-undang nomor 8 tahun 2005, tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sebagai pengganti undang-undang No 22 tahun 1999, maka perubahan pula terhadap peraturan berbagai pelaksanaan pemerintahan di kecamatan dan desa, melalui penetapan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa dan peraturan pemerintah 18 tahun 2009 tentang kecamatan.

Lanjutnya, perubahan regulasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan kecamatan secara komprehensif dalam kurun waktu 1975-2008 telah terjadi perubahan dan pergantian beberapa kali, namum landasan pemikiran peraturan mengenai desa pada prinsipnya masih tetap sama.

Secara filosofi, kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat perlu diperkuat aspek sarana prasarana, sistem administrasi keuangan dan kewengan bidang pemerintahan dalam upaya penyelengaraan pemerintahan di kecamatan sebagai ciri pemerintahan kewilayaan yang memegang posisi strategis dalam hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan kabupaten yang dipimpin Bupati.

Salah satu perubahan itu, kata Bupati, yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonstrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Camat secara administratif dalam menjalankan tugas bertangungjawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah.

Camat berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di kecamatan, khususnya tugas aadministratif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan.

“ Saya berharap pelaksanaan tugas saudara-saudara haruslah mempedomani ketentuan peraturan serta mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan maupun kondisi kearifan lokal yang ada. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005, tentang desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan didasarkan pelaksanaan peraturan pemerintah No 19 tahun 2008 tentang kecamatan,” ujar Bupati. (Yuli)