Oleh: Erwin Prastyo (Guru MTs Darul Ishlah Sukorejo, Kendal & Fasilitator Program PINTAR Tanoto Foundation)

MALUKUnews: Jumlah kasus bencana alam di Indonesia sangat tinggi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis kaleidoskop bencana 2020, tercatat ada sebanyak 2925 kejadian bencana. Beberapa waktu yang lalu juga dirilis catatan bencana yang menampilkan angka dan kejadian bencana yang terjadi di tahun 2021.

Selama tiga pekan bulan Januari saja telah terjadi 185 bencana. Jika dikaji lebih dalam, banjir menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan frekuensi 127 kali, 30 kali tanah longsor, 21 kali puting beliung, 5 gelombang pasang, dan 2 gempa bumi. Bencana tersebut termasuk dalam kelompok bencana hidrometeorologi, yaitu bencana yang berkaitan dengan iklim dan cuaca yang ekstrem.

Bencana juga meninggalkan duka karena banyak yang menjadi korban jiwa, korban luka, hingga kerusakan lingkungan maupun infrastruktur. Diantara korban tersebut sekitar 31 persen termasuk kelompok anak usia sekolah (pelajar).

Rentetan bencana yang terjadi sejatinya akibat faktor letak geografis Indonesia di jalur ‘ring of fire’. Data United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara terawan terhadap bencana. Ironisnya, fakta ini ternyata tidak diimbangi dengan literasi kebencanaan warganya yang memadai. Data yang dirilis Word’s Most Literate Nation (2006) menempatkan Indonesia di peringkat 60 dari 61 negara yang diservei. Hal ini pun semakin menjauhkan panggang dari api dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana.

Menurut uraian di atas patut menjadi perhatian kita bersama bahwa bencana dan Pendidikan mitigasi di negeri ini masih menjadi persoalan serius. Hal ini sepatutnya menjadi bahan refleksi untuk membangun pembelajaran mitigasi dan pengurangan resiko bencana (PRB) di masa mendatang.

Minimnya Praktik Pendidikan Mitigasi Pelajar sebagai salah satu kelompok terdampak bencana mutlak memerlukan edukasi kebencanaan. Pendidikan mitigasi bencana dapat diajarkan dalam format mitigasi nonstruktural lewat jalur pendidikan. Praktik pendidikan mitigasi di sekolah harus diakui masih rendah, hal ini tidak lepas dari faktor-faktor seperti kurikulum pembelajaran yang masih dikotomis (materi pembelajaran dan kebencanaan) dan terbatasnya buku referensi bermuatan kebencanaan.

Berkaca pada persoalan tersebut menginisiasi pemerintah (Kemdikbud) yang menetapkan Permendikbud Nomor 33 Tahun 2019 tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dan penyiapan modul pendidikan mitigasi bencana. Setahun aturan ini ditetapkan masih nyatanya masih terbentur pada tahap pelaksanaan. Belum semua sekolah bisa menjalankan arahan SPAB. Namun, upaya pemerintah ini tentunya patut kita apresiasi.

Untuk mensukseskan pendidikan mitigasi bencana butuh sinergi dengan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan program benar-benar bisa meningkatkan literasi kebencanaan untuk kesiapsigaan bencana.

Sinergi Sekolah & Keluarga Pertama, upaya preventif yang bisa dilakukan seperti giat mengkampanyekan pengetahuan kebencanaan dengan baik dan sedini mungkin di sekolah-sekolah. Selain itu menanamkan Pendidikan mitigasi bencana alam dan kesiapsiagaan bencana, yang dimasukkan ke dalam muatan kurikulum pelajaran yang ada di sekolah. Pembelajaran mitigasi akan lebih baik bila mengakomodir pengembangan aspek pengetahuan (knowledge), aspek sikap (attitude), dan aspek keterampilan (skill) siswa secara terpadu.

Misalnya, guru IPA dapat menyisipkan materi kebencanaan melalui mata pelajaran. Upaya ini diwujudkan melalui pembelajaran sains kontekstual berbasis masalah. Pertama, guru menentukan tema kebencanaan dan menjaring materi/topik IPA yang sesuai.

Selanjutnya, guru merancang scenario pembelajaran dan menyiapkan Lembar Kerja Siswa (LKS). LKS dijadikan sebagai guide siswa dalam aktivitas sains. Selain menyelesaikan persoalan konseptual siswa juga diajak untuk melakukan simulasi

pencegahan bencana lewat eksperimen sederhana. Siswa juga perlu diberikan pemahaman bahwa bencana hidrometeorologi terjadi juga akibat buruknya sistem tata kelola lingkungan, defortasi, dan degradasi lahan. Siswa didorong memahami pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan alam dan melakukan upaya sederhana. Misalnya saja, setiap siswa dianjurkan menanam satu batang pohon dan merawatnya hingga dia lulus, bersama-sama membuat lubang biopori untuk resapan air, menjaga kelestarian sungai di sekitar sekolah/tempat tinggal, dan sebagainya.

Kedua, sekolah secara rutin mengadakan kegiatan simulasi kebencanaan yang diikuti oleh semua siswa. Langkah ini dapat dimaksimalkan melalui pemberdayaan pelajar pada program ektrakurikuler seperti Pramuka dan Palang Merah Remaja (PMR) di sekolah. Di masa PJJ ini simulasi dapat dilakukan secara daring maupun menggunakan video maupun media lain.

Ketiga, peran orangtua juga tak kalah pentingnya dalam menyediakan informasi tentang bencana. Bahkan orangtua dapat membaca buku cerita bencana alam, menonton bersama film tentang bencana, dan membagun dialog positif bersama anak.

Sinergi pemerintah, sekolah, dan keluarga ini selanjutnya akan bisa menumbuhkan semangat menjaga kelestarian alam dan literasi kebencanaan pada diri siswa. Harapannya dengan kesadaran terhadap bencana yang mumpuni, fatalitas angka korban dan dampak kerusakan bencana yang melibatkan pelajar dapat ditekan sekecil mungkin. Semoga. (***)