Oleh: M. Saleh Wattiheluw (Pemerhati Pembangunan Maluku)

MALUKUnews: Jika pilkada dilaksanakan pada tahun 2022, maka dipastikan akan ada 101 Pilkada antara lain 7 Provinsi, 76 Kab dan 18 Kota. Khusus di Maluku ada 5 daerah 4 Kab dan 1 Kota, yaitu Kab Maluku Tengah, Kab Buru, Kab Seram Bagian Barat, Kab Kep Tanimbar dan Kota Ambon.

Kemajuan suatu Daerah sering dipercakapan atau diwacana diruang publik menjelang perhelatan Pilkada apakah Provinsi/Kabupaten/Kota. Berbagai pendapat yang dikemukakan oleh simpatisan/pemerhati dalam bentuk pertanyaan atau opini langsung untuk menilai atau mengukur kemajuan satu Daerah inklub Pemerintah Daerah.

Aspek yang dikemukakan, kemudian dijadikan sebagai indikator/ukuran untuk menilai kemajuan suatu daerah antara lain; dilihat dari kemajuan pembangunan fisik, progres angka kemiskinan & angka pengangguran, kondisi birokrasi pemerintahan serta pelayanan publik secara umum.

Sebagai salah satu pemerhati pembangunan ingin berbagi cerita atau pendapat, tentang bagaimana melilihat kemajuan suatu Daerah yang didalamnya ada Pemerintah Daerah.

Secara kasat mata penglihatan dengan pendekatan kualitatif mengedepankan indikator yang telah disebutkan diatas juga tidak salah dan masih banyak lagi indikator makro ekonomi lain yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan suatu daerah, atau keberhasilan Pemerintah Daerah.

Indikator-indikator yang disebutkan diatas sesungguhnya adalah efek dari suatu siklus proses pembangunan ekonomi & sosial secara makro yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pembangunan adalah kemajuan yang diharapakn secara sosial ekonomi dan manusia senantiasa mempunyai pandangan yang berbeda mengenai apa yang dinamakan dengan diharapkan (Hady Prayitno 1986).

Jika memaknai pengertian tersebut, maka hakekat pembangunan tidak lain adalah harapan adanya kemajuan dari tahun ketahun dalam kondisi dinamis/hidup. Dengan demikian diperlukan tumbuh kawasan-kawasan ekonomi baru, pelayanan publik yang prima, harapan ini tidak bisa ditolak dan wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk melihat dan mengukur kemajuan suatu Daerah apakah Kab/Kota/Prov dalam satu periode Pemerintahan Daerah (5 tahun), ukuran yang paling dekat, rasional sederhana dan sangat fundamental adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), apakah menggambarkan progres/ kemajuan dari tahun ke tahun ?, atau sebaliknya menurun dari tahun ketahun.

Mengapa harus PAD didorong karena Pemerintah Daerah mimiliki kewenangan untuk mengatur SDA secara mekasimal, sementara Pendanaan/penerimaan lain yang bersumber dari APBN sebut saja DAU, DAK, DBH itu sudah ada mekanismenya atau rumusnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak lain adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut dari pengelolaan Potensi Sumber Daerah yang tersedia diwilayah atau daerahnya sendiri dan diatur dengan Paraturan Daerah (PERDA), sesuai peraturan perundang-undang.

Bagaimana mungkin seorang Kepala Daerah mau membangan daerahnya apakah pembangunan fisik maupun non fisik jika APBD-nya relatif kecil (minus).

Bagaimana mungkin Pendapatan Asli Daerah ( PAD) meningkat kalau Pemerintah Daerah belum mampu mendorong OPD-OPD yang menangani bidang kemakmuran untuk mengatur/mengelola potensi daerah secara maksimal, agar menghasilkan sumber penerimaan berapa pajak daerah, restrubusi daerah dan lain-lain pendapatan yang syah.

Bagaimana PAD bertambah jika tidak memaksimal, transparan pengololaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Disatu sisi hal yang tak kala penting adalah Pemerintah Daerah harus berupaya mempublikasikan, mempromosikan potensi Sumber Daya Alam Daerah yang tersedia, agar menghadirkan Investor untuk mau berinvestasi didaerah.

Sepanjang investasi itu diatur sesuai ketentuan investasi serta keterbukaan kepada masyarakat, menguntungkan daerah serta memberikan efak positif kepada masyarakat dari sisi lingkungan maupun ekonomi.

Jika ada investasi sudah barang tentu akan membuka ruang yaitu tumbah kawasan-kawasan ekonomi baru dengan berbagai sektor usaha, akan melahirkan multiflay. (***)