MALUKUnews, Ambon: Guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing dengan provinsi lainnya di Indonesia, maka Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, Said Assagaff-Zeth Sahuburua (SETIA) sudah harus mengambil langkah maju dengan mendorong sebanyak mungkin potensi-potensi SDM mengambil sekolah lanjutan baik itu strata satu, dua dan sebagainya.

Dorongan kearah tersebut, tentu saja butuh dukungan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, sehingga potensi-potensi sumber daya manusia Provinsi Maluku adalah potensi yang siap pakai, berdaya guna dan berhasil guna.

Demikian diungkapkan staf pengajar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Unpatti, Semmy Ratumurun seperti ditulis Siwalima, hari ini.

Jika dukungan dana tersebut tersedia, maka ketertinggalkan Provinsi Maluku dari segi pendidikan dapat tereleminir dengan baik.

Kata dia, dengan pengalo­kasian angggaran yang mema­dai terhadap peningkatkan pendidikan di Maluku, maka hal ini tentu saja dapat mengejar berbagai ketertinggalan-ketertinggalan yang selama ini belum tercapai dengan baik.

“Pemerintah kedepan, harus belajar dari proses pemerintahan di Papua dimana dana pendidikan mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA gratis,” ujarnya.

Ratumurun sangat yakin dunia pendidikan di Maluku akan mengalami pengembangan yang signifikan, jika pemerintahan kedepan memberikan keseriusan.

“Saya sangat yakin dunia pendidikan di Maluku bisa dapat tercapai peningkatan, apabila ada keseriusan pemerintah terhadap hal ini, dengan benar-benar melihat dengan jeli untuk mencari jalan keluarnya, sehingga bisa bersaing dengan provinsi lain yang ada di Indonesia,” ujar Ratumurun.

Ia menambahkan, kedepan nanti, lewat pemimpin Maluku yang sudah dipilih oleh masyarakat Maluku bisa sejahtera dari berbagai aspek baik pendidikan, ekonomi, social, budaya dan sebagainya.

Ia juga berharap, masyarakat Maluku mampu membantu pemimpin yang sudah terpilih ini untuk sama-sama membangun Maluku kearah yang lebih baik lagi, karena kesejaterahan rakyat di satu daerah, hanya terpergantung dari hubungan kerjasama masyarakatnya dengan pihak pemerintah. (S5)