Oleh: La Ode Nofal (Ketua LBH dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Ambon)

MALUKUnews.co: Dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum yakni Polresta P. Ambon dan PP Lease terhadap salah satu aktivis HMI Risman Solissa beberapa hari yang lalu, memantik kritikan dan tanggapan publik dari berbagai platrom sosial media.

Banyak yang menilai, upaya penangkapan oleh kepolisian terhadap yang bersangkutan itu inkonstitusional dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) sebab penangkapan tersebut tidak disertai dengan surat perintah penangkapan.

Apabila penangkapan saudara Risman Solissa, tanpa ada surat perintah penangkapan setidaknya harus dikembalikan secara konseptual menurut teori dan peraturan perudang – undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945 secara expresive verbis” Negara Indonesia adalah negara hukum” ini artinya segala tindakannya yang dilakukan semua elemen kenegaraan harus mengikuti ritme aturan perundang – undangan.

Berkaitan dengan persoalan penangkapan dapat ditinjau secara seksama dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana atau KUHAP.

Dimana, secara teoritis KUHAP hadir sebagai hukum formil yang mengatur teknis acara penegakan hukum serta sebagai garis pembatas agar perilaku dan tindakan aparat penegak hukum tidak melanggar HAM setiap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana dalam setiap tahapan Pro Justitia yakni tahap penyelidikan, penyidikan, maupun tahap penuntutan pada sidang pengadilan. Sebagaimana, diatur dalam pasal 17 dan dan 18 ayat 1 KUHAP upaya penangkapan memiliki unsure atau elemen yang harus dipenuhi oleh penegak hukum sebelum melakukan penangkapan.

Misalnya, dalam pasal 17 KUHAP menyebutkan “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dimana oleh MK melalui putusaanya Nomor 21/PUU-XII/2014 bukti permulaan yang cukup tersebut haruslah dimaknai terpenuhi dua alat bukti.

Kedua, dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP menyebutkan “pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (RI) dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa”.

Ketentuan ini, adalah aspek formil yang harus dipenuhi dan menjadi batasan bagi aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan sehingga tidak sewenang-wenang bertindak kepada siapa saja yang tersangkut masalah hukum.

Jika benar penangkapan yang dialami oleh saudara Risman Solissa, tanpa didasari dengan surat perintah penangkapan sesuai KUHAP. Maka yang bersangkutan kiranya dapat melakukan upaya perlawanan secara hukum melalui Praperadilan, itu adalah mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk menguji konstitusionalitas proses penangkapan yang dialaminya.

Berdasarkan termaktub dalam Bab X pasal 77 huruf a KUHAP “ pengadilan negeri berwewenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan dan penghentian penyidikan dan jika dalam proses praperadilan dalam kasus a quo dikabulkan makah menjadi dasar bagi pengadilan untuk membatalkan status tersangka Risman Solissa, jika ia saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka. Inilah langkah hukum Praperadilan yang sangat tepat dan cocok (fit and proper) yang harus ditempuh. (***)