Oleh: Amron Mursid (Kepala Subbagian Umum KPPN Masohi)

MALUKUInews.co: Dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Negara/Lembaga telah disusun DIPA dimana dalam sebuah rencana kerja anggaran dan kegiatan yang tertuang didalamnya meliputi antara lain pagu anggaran, jumlah rupiah dan target capaian output yang harus dicapai dalam satu periode tahun anggaran.

Dalam pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan capaian output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.

Sangat penting untuk mengukur bagaimana kinerja anggaran dapat menggambarkan capaian output serta disajikan sebagai sebuah laporan manajerial sehingga bisa diketahui dari anggaran yang disediakan apakah output yang ditargetkan dapat dicapai atau tidak. Berdasarkan tujuan tersebut pada akhirnya tulisan ini akan mengangkat bagaimana penting dan akurat nya pengisian capaian output sehingga mencerminkan kinerja pelaksanaan anggaran dalam suatu satker pengelola anggaran.

Dasar pengisian Capaian Output dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berpedoman pada peraturan dirjen perbendaharaan nomor Per-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-1/PB/PB.2/2021 hal Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pelaporan Data Capaian Output Tahun 2021 bagi Satuan Kerja Pengguna Sistem Aplikasi Satker (SAS).

Sebelum dilaksakannya pelaporan kinerja anggaran berdasarkan capaian outout sebelumnya telah dikenal beberapa jenis pelaporan anggaran yaitu:

Pelaporan Realisasi Anggaran :

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: (a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; (b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi 9 dan efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan berbasis kas yang menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif.

Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: (a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; (b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan (c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelaporan Operasional :

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional merupakan laporan berbasi akrual yang disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut: alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun; fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur:pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dansurplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif.

Pendapatan-LO (dari kegiatan operasional) Hak pemerintah Diakui sebagai penambah ekuitas Dalam periode tahun anggaran yg bersangkutan Tidak perlu dibayar kembali Beban (dari kegiatan operasional) Penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan menurunkan ekuitasberupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajibanPos Luar Biasa Pendapatan/Beban yg bukan merupakan operasi biasaTidak diharapkan sering/rutin terjadi di luar kendali/ pengaruh entitas ybs Sifat & jumlah diungkap dalam CalK Kegiatan Non Operasional Sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Surplus/Defisit LO Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Pelaporan Anggaran Berbasis Capaian Output

Dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak mengenal adanya pelaporan keuangan berdasarkan capaian output, namun dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja, capaian output merupakan salah satu ukuran untuk menilai bagaimana setiap anggaran yang dikelola dipertanggungjawabkan.

Oleh karena itu, sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara, dibutuhkan data dan informasi yang reliabel untuk mengukur perkembangan output belanja yang dikelola oleh Satker K/L sehingga dapat diketahui sejauh mana program dan kegiatan pemerintah telah mencapai sasaran yang ditetapkan.

Hal tersebut penting untuk menentukan langkah antisipatif apa yang perlu dilakukan agar setiap target output dapat tercapai pada akhir periode, serta sebagai langkah evaluasi untuk merumuskan kebijakan di masa mendatang. Namun sejauh ini, isu terkait validitas data masih menjadi permasalahan yang perlu ditindaklanjuti segera, mengingat penerapan penganggaran berbasis kinerja telah diinisiasi sejak berlakunya paket undang-undang keuangan negara.

Pengungkapan capaian output sebagai tambahan penjelasan merupakan suatu nilai tambah dari LKKL sebagai wujud penerapan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu akuntabilitas dan keterbukaan, sehingga LKKL tidak hanya menunjukkan nominal dan persentase realisasi belanja semata, tetapi juga dapat menunjukkan tingkat ketercapaian output dibandingkan dengan jumlah rupiah yang telah dikeluarkan.

Pelaporan data capaian output belanja Kementerian/Lembaga merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi atas implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), yakni untuk mengukur kinerja K/L dalam mewujudkan capaian output sesuai target pada DIPA, juga sebagai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sesuai Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L.

Berdasarkan uraian diatas maka penyajian pelaporan berdasarkan capaian output ini sangat penting sekali dalam pelaksanaan anggaran APBN. Dengan penyajian laporan berdasarkan capaian output akan diketahui berapa output yang dihasilkan dari anggaran yang tersedia, apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

Disclaimer: Tulisan merupakan pendapat pribadi dan berdasarkan referensi berbagai sumber serta tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja. (***)