Oleh: Zulfiqar M.A. Lestaluhu, S.Sos, M.Si ((Akademisi Unidar Ambon)

MALUKUnews: Ditengah pandemi Corona yang belum juga menunjukan kurva melandai, bangsa kita diterpa gejolak politik yang lagi-lagi berkaitan dengan ideologi pancasila yang sebetulnya sudah final.

Munculnya polemik ekstrim akibat adanya RUU HIP menambah beban pikiran dan mengganggu konsentrasi rakyat dan pemerintah disaat sedang bersama-sama berupaya memerangi wabah ini. Tak ada bedanya dengan RUU Omnibus law dan minerba, RUU ini pun menuai polemik dan memancing emosi berbagai kalangan dan komponen masyarakat.

Rancangan Undang-Undang/RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) ini menjadi salah satu pembahasan Undang-Undang didalam rapat paripurna DPR pada tanggal 12 Mei 2020. Walaupun akhirnya pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP ini, namun RUU ini tidak boleh diabaikan begitu saja.

Kita tahu bahwa DPR bersama pemerintah seringkali memutuskan sepihak RUU meski diawali kata pemanis ‘menunda’. Wajar jika masyarakat yang menolak tetap memiliki rasa pesimis dengan adanya penundaan RUU tersebut, karena sejak awal adanya RUU tersebut memang sudah berpotensi membuat gaduh. RUU yang terdiri dari 10 Bab dan 60 pasal itu ditentang banyak pihak.

Jika disahkan maka rezim saat ini akan semakin kuat dalam melegitimasi siapapun yang dianggap tidak sesuai pancasila ala rezim kapitalis neoliberal. Banyak kalangan menilai RUU HIP dapat mencederai dan menghianati Pancasila itu sendiri. Adanya RUU HIP ini perlu diperhatikan, karena sesuatu yang diusul tiba-tiba apalagi di tengah kondisi pandemic tentu harus dibedah dan ditelaah dengan seksama.

Pertama, RUU HIP berpotensi memunculkan paham komunisme. Meski tanpa adanya RUU ini sebenarnya kebangkitan komunis sudah menjadi wacana umum.

Tidak dicantumkannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang “Pembubaran partai komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara republik Indonesia bagi partai komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunis/marxismelenisme” dalam RUU HIP, menimbulkan tanda tanya besar.

Bangsa ini sudah cukup trauma terhadap tragedi berdarah pembunuhan para jenderal yang dilakukan PKI pada tanggal 30 September 1965. Ditambah lagi pembantaian terhadap 500 ribu lebih para ulama dan santri oleh PKI di Madiun tahun 1948.

Sungguh fakta sejarah yang harus diingat sampai kapan pun! Sangat wajar bila akhirnya masyarakat menilai bahwa keberadaan RUU HIP ini diusul guna membangkitkan kembali paham komunis yang telah dilarang dan sudah ‘cacat kenang’ oleh rakyat Indonesia.

Kedua, adanya kontroversi pada pasal 7 yang berpotensi mengaburkan makna Pancasila itu sendiri. Pasal tersebut terlihat ingin mengubah Pancasila menjadi trisila, lalu menjadi ekasila, yaitu Gotong Royong, disinyalir dapat melumpuhkan sila pertama. Pasal 7 yang memiliki 3 ayat dalam RUU HIP ini seolah ingin mengulang perdebatan lama yang sebenarnya sudah selesai.

Padahal, rumusan Pancasila sebagai dasar negara sudah final dengan lima sila sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang. Pasal tersebut berbau sekularisme, menyebutkan bahwa salah satu ciri pokok Pancasila yaitu ketuhanan yang berkebudayaan. Tentu ini sangat kontroversial, karena agama yang notabene wahyu Allah SWT, harus disesuaikan dengan budaya yang merupakan hasil buah pikir manusia. Ini sangat tidak dapat ditolerir.

Ketiga, RUU HIP sangat rawan dijadikan alat untuk kepentingan dan keuntungan penguasa. Seperti biasa, adanya RUU selalu digunakan untuk mencapai tujuan orang-orang tertentu tanpa memperhatikan kepentingan dan keinginan rakyat. RUU ini justru mengekang dan menggerus rasa keadilan, hak dan perlindungan bagi rakyat Indonesia.

Sejatinya, jika kita lihat dari sisi lain, adanya RUU ini disinyalir melindungi pergerakan komunis. Hal ini terlihat dari beberapa pasal yang tidak mengatur adanya paham komunis dan marxisme dalam RUU HIP tersebut. Konsep RUU ini sedikit banyak berkaitan dengan sosialisme, dimana ideologi tersebut mengingkari adanya Allah SWT sebagai pencipta dunia dan sesisinya. Mereka mengkambinghitamkan ajaran Islam untuk menutupi ‘jejak hitam’ mereka di tanah air Indonesia.

MUI dan PGI sebagai ormas keagamaan, akhirnya tidak tinggal diam. MUI mengancam, jika tak dihentikan pembahasan RUU ini, pihaknya akan mengawal masyarakat Indonesia untuk menolak RUU tersebut.

MUI juga meminta RUU Omnibus Law tidak disahkan jika isinya tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Menurut MUI, pemerintah akan menerima konsekuensi yang berat jika kedua RUU ini disahkan. MUI memastikan akan ada gejolak besar didalam negeri, bahkan ada potensi besar perpecahan bangsa yang akan terjadi.

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) menilai Perluasan atau penyempitan tafsir Pancasila seperti yang dibahas dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), berpotensi memecah belah bangsa.

Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom mengatakan perluasan atau penyempitan tafsir Pancasila bisa mengarah pada perdebatan antara kelompok agamis dan nasionalis yang kurang kondusif diangkat pada situasi sekarang ini. Bisa saja masalah tafsir Pancasila ini membawa pertentangan yang bisa memecah kita sebagai bangsa, di tengah upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19, yang justru membutuhkan kerja sama, persaudaraan dan konsentrasi penuh dari kita semua," ujarnya dalam pesan singkat, Rabu (17/6/2020). Menurutnya masalah RUU HIP sangat mendasar, dan harus tumbuh dan berkembang di akar rumput. Demikian pula proses legislasi yang harusnya berakar pada aspirasi rakyat.

Memang, RUU HIP sangat cacat yuridis, filosofis, dan sosiologis. Karena itu RUU ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Muatan politik didalamnya sangat kental. Partai pemenang pemilu mencoba menggoyang dengan “bermain” di RUU HIP. Rakyat tidak sebodoh yang diduga.

Secara yuridis RUU ini bermasalah karena ditetapkan oleh DPR dengan rekayasa. Diketuk palu bulan Ramadhan menjelang buka, dihadiri secara fisik hanya 41 anggota DPR, kehadiran virtualnya sangat tak sehat dengan “ruang sempit” untuk menyampaikan pendapat.

Pengambilan keputusannya dipaksakan. Bagaimana jika ada satu fraksi, atau ada sejumlah anggota yang tidak setuju lalu bisa diketuk palu dengan putusan aklamasi? Jelas melanggar hukum dan melanggar asas demokrasi. Secara filosofis masalah ideologi negara ini tidak patut menjadi muatan sebuah undang-undang. Sebagai Staats Fundamental Norm, persoalan haluan ideology negara hanya bisa diatur pada tingkat konstitusi atau sekurang-kurangnya pada level ketetapan MPR. GBHN saja yang kontennya lebih rendah dari haluan ideology diamanatkan oleh The Founding Fathers untuk menjadi kewenangan MPR. Bukan DPR dan pemerintah.

Secara sosiologis, telah merebak penolakan publik atas RUU HIP usulan awal PDIP ini. Jika tetap juga dipaksakan maka kegaduhan baru di seluruh pelosok negeri dalam hidup bernegara kita akan kembali terjadi, seperti yang disampaikan MUI dan PGI diatas tadi.

Oleh karena itu selain menjadi ujian bagi DPR untuk segera mengubah peta konfigurasi kepentingan di dalam, juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk berpihak pada suara rakyat dengan menolak RUU HIP ini menjadi UU.

Bila pemerintah lunak dan hanya ikut alur, maka rakyat dapat berasumsi bahwa RUU HIP meski merupakan inisiatif dewan tetapi kenyatannya adalah permainan; juga dari pemerintah. Demi mencegah terjadinya disintegrasi nasional, maka sebaiknya diambil jalan opsional, yaitu : Pertama, DPR menarik kembali RUU ini dan tidak melanjutkan pembahasan dengan pemerintah. Kedua, melanjutkan pembahasan dengan agenda tidak menetapkan RUU HIP menjadi undang-undang, karena cacat hukum, ada kezaliman filosofis, dan tidak didukung mayoritas publik.

Publik tentu sangat mengharapkan, bahwa dalam situasi pandemi Covid-19 yang membutuhkan konsentrasi dan penanganan serius seperti saat ini, janganlah ada kelompok kepentingan yang mencoba melakukan penelikungan atas ideology Pancasila. Kita wajib menyelamatkan bangsa dan negara dari penghianatan yang selalu terjadi berulang-ulang, agar bangsa kita terhindar dari perpecahan yang dapat membuat kehancuran bagi kita semua. (***)