MALUKUnews, Ambon: Melemahnya posisi tawar (bargaining position) Provinsi Maluku terhadap Pemerintah Pusat (Pempus) masih menjadi problem krusial bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Maluku hingga saat ini. Berbagai terobosan kebijakan besar di daerah itu selalu saja tak direstui bahkan seakan menggelisahkan kita.

Fakta ini menandakan kalau Maluku masih belum dihitung di tingkat pusat sebagai daerah besar dan maju sejajar dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia. Pada hal sebagai provinsi kepulauan maka patut kiranya harus mendapat jatah lebih dari alokasi pembagian kue anggaran pembangunan yang dicanangkan pempus. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Forum Indonesia Demokrasi untuk Maluku (FIDEM) Sanadjihitu Tuhuteru, SE saat dimintai komentarnya, Senin (24/02).

Pengusaha Tambang Batu Bara Asal Maluku ini mengatakan, sebagai daerah basis pulau maka aspek keterisolasian daerah adalah salah satunya menjadi faktor penghambat jalannya roda pembangunan. Artinya statistik pembangunan kita masih dibawah target nilai pembangunan pemerintah pusat. Baik pada level pembangunan sumber daya manusia yang minim, pembangunan daya keuangan yang kurang mendukung dan pembangunan sarana suprastruktur dan infrastruktur daerah yang kurang memadai. Hal itu menunjukan kontribusi pemda Maluku ketingkat pusat sangat kecil sehingga ikut meminggirkan rasa perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan di Maluku juga sangat kecil.

SAM panggilan akrab tokoh muda Maluku ini juga mencontohkan, penolakan terhadap upaya kebijakan undang-undang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (PPDK) oleh pempus memberikan kisah pilu tersendiri bagi Provinsi Maluku beserta enam daerah provinsi lainnya yang sama-sama berbasis laut. Pemerintah daerah seperti berjalan sendiri dalam memperjuangkan PPDK tanpa mengajak masyarakat secara serempak. Hal itu butuh kekuatan full dari semua kalangan didaerah sehingga untuk meyakinkan pempus akan lebih besar dalam menggoalkan kebijakan UU PPDK. Yang lebih fatal lagi jika ada elite memainkan mega proyek ini untuk kepentingan politik dan lainnya. Ironisnya, daerah rugi karena high cost yang di gunakan oleh pejabat daerah selama memperjuangkan UU PPDK cukup fantastik dan tanpa hasil optimal.

Tidak hanya itu, SAM melanjutkan nasib Lumbung Ikan Nasional (LIN) sampai sekarang yang di janjikan pemerintah pusat saat perhelatan akbar SAIL Banda 2010 silam tak kunjung kabar. Proyeknya meredup tatkala pemerintah daerah tak lagi terobsesi dengan janji pempus itu. Dimata rakyat Maluku, pemerintah daerah tak punya nyali untuk merebut kembali eksistensi mega proyek itu karena akan sangat menguntungkan bagi pembangunan Maluku. Yang lebih parah, minimnya pejabat nasional Maluku sangat jarang menduduki porsi jabatan penting di tingkat pusat. Dari fakta kebijakan ini meniscayakan perhatian pempus terhadap nasib daerah khususnya di Maluku masih sangat rendah. Itu artinya, untuk menaikan rating nilai tawar dan posisi daerah Maluku butuh kerja keras dari pemerintah daerah dan masyarakat di Maluku. Oleh karena itu, Pemda Maluku harus memformulasikan langkah-langkah strasegis dan jitu agar fokus perhatian pempus lebih besar dikerahkan untuk untuk menjawab pembangunan di Maluku.

Tuhuteru optimis, momentum Pemilu 2014 harus menjadi agenda penting bagi provinsi Maluku kedepan. Optimisme untuk membangun imej daerah dan menaikan posisi tawar yang lemah ke pempus masih sangat terbuka. Peluangnya akan terjawab jika pemda memainkan keperkasaan peran dengan baik menghadapi Pemilu 2014 ini. Tergantung pemerintah daerah dan masyarakat di Maluku saling mendukung dan bekerja sama secara sinergis dalam membangun daerah dan menaikan citra Maluku kedepan, harap Koordinator FIDEM (Forum Indonesia Demokrasi untuk Maluku) sambil menutup komentarnya. (Qin)