Oleh: Saleh Wattiheluw ( Pengamat Kebijakan Pembangunan Maluku )

MALUKUnews: Tulisan dengan tajuk Maluku mau dikemanakan, disampaiakan sebagai reaksi serta respon atas diskusi Webiner Keadilan Sosial, pada hari Senin 3 Agustus 2020. Dengan salah satu nara sumber utama DR Abraham Tulalesy.

Minyimak paparan Abraham Tulalesy yang secara akademik disertai fakta, data tentang apa yang dimiliki oleh Maluku sebelum Indonesia Merdeka, Merdeka hingga sekarang.

Penulis mencoba akan melihat serta mengulas kembali apa yang disampaikan nara sumber Abraham Tulalesy adalah sebagai suatu fakta dan menjadi fenomena ketidak adilan bagi provinsi Malaku.

Fakta-fakta dimaksud adalah mulai dari kekayaan Malaku dari aspek Historis Maluku, potensi perikanan, pertambangan, kehutanan serta sejumlah fenomena yang lewat berbagai kebijakan negara terkait ekspolorasi, eksplotasi sumberdaya alam sejak masa lalu hingga kini tidak ada dampak signifikan untuk Maluku.

Misalnya ekspolasi minyak di Bula sejak 1932, Banda Sea Agreement 1967, Industri Pengolahan Tuna di Galala, Dok Waiyame, Pembangunan 40 Dermaga oleh pemerintah Belanda (dihentikan), eksplorasi Tambang Wetar, Romang, Gunung Botak dimana kontribusi ketiganya juga tidak jelas , Blok Masela yang letak diatas 12 mil meskipun ada diwilayah Maluku.

Demikian hak pengelolan wilayah laut hanya 12 mil dalam prov kepulauan, maka yang terjadi adalah provinsi Maluku mengalami akumulasi kerugian dari tahun ketahun hingga kini, penyebabnya karena ketidak adilan.

Selaku pemerhati ingin mengatan bahwa diera demokrasi dan otonimisasi mestinya kita harus memaknai hakekat otonamisasi, menggunakan hak untuk terus berbicara keadilan ekonomi, keadilan politik, keadilan kebijakan semuanya dalam kaitan dengan pengelolaan danpemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia sepanjang UU menjamin.

Akibat dari fenomena ketidak adilan dimaksud, maka dalam prespektif makro ekonomi, tidak mungkin akan terjadi multiflair efek ekomoni secara maksimal untuk provinsi Maluku, sehingga berdampak pada pelambatan pertumbuhan ekonomi, pelambatan pertumbuhan investasi, pendapatan masyarakat rendah, daya beli rendah, penganguran semakin tinggi, angka kemiskinan relatif tidak berubah, hingga September 2019 data BPS Provinsi, angka kemiskinan Maluku mencapai 319,51 ribu jiwa (17,65%).

Salah satu ukuran sederhana juga adalah fostur APBD Prov kurang lebih RP 3 T, untuk membiayai prov Kepulauan, artinya menggambarkan Maluku belum mampu maksimal potensi sumberdaya alam secara maksimal untuk mendorong atau mendatangkan PAD. Inilah siklus kondisi makro ekonomi yang sangat-sangat tidak menguntungkan prov Maluku dalam skala Nasional maupun skala regoinal jika dibandingkan antar provinsi.

Hal yang tak kala penting dengan mengutif penjelasan anggota DPR RI Saadiyah Uluputy dalam Silaturrahmi bersama MUI Maluku media 27 Juli 2020, terkait perjuangan RUU Kepulauwan perlu kita bicara formula-formula baru. Karena itu perlu duduk dengan Ormas/OKP.

Salah satu solusi formula baru dimaksud adalah Maluku harus minta dan menyebut angka langsung misalanya Rp10 T, atau lebih karena pemerintah akan berat, misalanya DUA Maluku dihitung berdasarkan luas wilayah laut maka angkanya sangat besar. Kita butuh RUU Kepulauan sebagai pintu masuk untuk mendapat dana menyelesaikan persoalan Maluku yang sangat kompleks, belum lagi cost copery PI 10% Blok Masela sebagai saham, uang dari mana lagi. Kita butuh kebijakan structural yaitu UU Kepulauan harus disahkan, apalagi blok Masela baru beroperasi tahun 2027.

Sesunggunya dapat dipastikan setiap anak Maluku apakah akademisi, politisi, birokrat, swasta pasti tahu akan kondisi tersebut bahwa aset sumberdaya alam yang dimiliki atau dengan kata lain prov Maluku sebagai salah satu provinsi terkaya di Indonesia, tapi faktanya masih sangat kontradisksi dengan data statistik dimana provinsi Maluku masih mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan provinsi lain.

Mengapa provinsi Maluku masih ketinggalan pertanyaan ini harus dijawab oleh setiap anak Maluku. Apakah kita harus pasrah dan terus menerus menerima fakta dan kondisi ini, ataukah memang kita tidak sadar akan kondisi ini, padahal Maluku juga punya saham dalam memerdekakan NKRI, tapi saham itu hanya tercatan dalam sejarah dan Negara tidak melihat saham itu. Bukankah dalam pendekatan agama disebutkan "Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, keculi mereka yang merubahanya sendiri".

Tawaran pembicara sebagai solusi boleh jadi sebagai jawaban, pertama Negara harus rubah regulasi sehingga provinsi Malaku harus mendapat hak atas pengelolaan kekayaan minimal 50%, kedua jika tidak bentuk NKRI dirubah menjadi negara Federal agar Maluku bisa mengurus kekayaan sendiri dan ketiga Maluku harus lepas untuk mengurus diri sendiri.

Solusi-solusi tersebut jika dilihat secara propabilitas statistik ketinya memiliki peluang yang sama, akan tapi tidak mudah untuk direalisasikan. Sebaiknya anak Maluku harus ditindaklanjuti dengan kajian lanjutan agar kita harus keluar dengan satu solusi yang terbaik untuk terus diperjuangkan demi keadilan, dengan tidak menutup kemungkinan hemat penulis tawaran atau solusi lain adalah otonomi khsuus Maluku mengikuti provinsi Papua, Provovinsi Aceh dan atau pembentukan DOB.

Saatnya ganerasi penerus pewaris Maluku harus berdiri dan bicara melatakan batas untuk kemudian memandang masa depan Maluku akan datang. Dimanakah posisi Prov Maluku dalam skala ukuran indikator makro ekonomi, ketika Negara Republik Indonesia berumur 100 tahun.

Satu ungkapan sangat bermakna dalam kaitan dengan harapan ini yaitu "Generasi yang baik itu bukan hanya mampu memelihara warisan budaya, tapi generasi yang bisa mengukir satu peradaban yang nantinya akan dikenang dan diwarisi oleh The Next Generation akan datang" (Fesal Musa'ad Seminar Moderasi Beragama media 2019). Semoga bermanfaat. (***)