MALUKUnews, Ambon: Wacana penetapan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku semakin gencar memanas hingga kepermukaan. Namun kali ini, rakyat berharap agar gubernur yang memegang kebijakan prerogatif benar-benar obyektif dalam menetapkan Sekda Maluku secara prosedural bukan karena pendekatn politik semata. Hal ini di ungkapan oleh Direktur Eksekutif Public Policy Watch Institute (Polwais Maluku), Wahada Mony, saat di mintai komentarnya, melalui via hanphone, kemarin.

Pengurus Besar HMI (PB HMI) Bidang Politik Periode 2013-2015 ini menambahkan, Sekda adalah Jabatan karier bukan jabatan politik. Oleh karena itu, penetapan sekda harus bersandar pada jenjang kareir birokrat yang mumpuni bukan karena pendekatan emosional politik. Pasalnya, Gubernur Maluku baru terpilih kemarin mencuat kekhawatiran publik senada dengan ruang transaksional politik yang kemungkinan menjadi rasional publik saat pemilukada kemarin. Jangan sampai menjadi ihwal pertimbangan lain dalam penetapan Sekda.

Sekda adalah jantung birokrasi di daerah yang seyogianya akan membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur dalam menjalankan roda pemerintahan di Maluku. Sehingga sangat profesional ungkap Mony, jika Gubernur memberikan reward merit system birokrasi dalam menentukan Sekda Maluku. Artinya penetapan sekda Maluku dengan ukuran Merit System birokrat harus menjadi sandaran Gubernur Maluku. Yang dalam Hal ini, perekrutan Sekda harus dipilih secara pantas dan kualifikatif, kepantasan jenjang dan karier maupun pangkat jabatan birokrat serta benar-benar objektif. Bukan dipilih karena pendekatan spoil system atau dalam pengertian memiliki hubungan kerja yang kolutif, diskriminatif dan kurang mendidik.

Alumni jebolan Fisipol Unpatti ini juga menambahkan, birokrasi di Maluku sudah selayaknya untuk direvitalisasi berdasarkan semangat demokrasi dan otonomi daerah. Untuk itu, Sekda yang dipilih nantinya memiliki semangat dedikasi birokrat yang tinggi serta tidak terkooptasi dengan model politik yang mencair. Apalagi hanya ingin mengejar popularitas semata. Karena akan menggangu kinerja sekda tidak akan berjalan maksimal, optimal dan efisien. Untuk itu, penentuan jabatan Sekda ini pun bukan sekedar preseden like and dislike dan politik primordialisme yang harus dikurung dan dinihilisasi, tapi tentu menjunjung kepribadian birokrat yang profesional, berkarakter, komitmen birokrat sebagai abdi negara dan masyarakat dan bersih yang bersandar pada kualitas SDM saat menyelenggarakan pemerintahan, bukan sekadar politis dan sektarian.

Menyinggung soal kandidat MAS Latuconsina (SAM) yang saat ini menjabat Wakil Walikota Ambon. Wahada Mony, mengatakan, SAM adalah figur familiar dan populer masa kini di Maluku. Keuletannya menjadi birokrat membuatnya hingga terpilih menjadi Wawali Kota Ambon. Namun terkait dengan majunya SAM sebagai kandidat terkuat dalam merebut posisi stretegis sebagai Sekda Maluku harus mengorbankan jabatan Wakil Wali Kota Ambon. SAM sudah teruji sebagai birokrat yang piawai saat memimpin Dinas Tata Kota Ambon, akan tetapi masa kepemimpinannya sebagai Wawali adalah tugas terberat yang harus di selesaikannya. Masa tugas sebagai Wawali belum usai satu periodesasi pemerintahan bersama Richard Louhenapessy, masih banyak tugas negara yang yang harus di kerjakan dan belum sepenuhnya tuntas di kerjakan di Kota Ambon. Itu artinya, jika SAM tergoda dengan Jabatan Sekda, maka secara otomatis ikut mengganggu roda pemerintahan Kota Ambon yang sudah dirawat dan dikelola secara profesional bersama Walikota Ambon, Richard Louhenapessy. Disisi lain, SAM akan dinilai publik sebagai figur birokrat yang instan, bukan tokoh muda politik yang piawai dan profesional. Dan bisa jadi ia adalah "titipan" pemerintahan daerah masa kini, tegas Mony.

Aktifis Maluku ini juga menegaskan, Gubernur harus benar-benar tajam menyeleksi figure birokrat yang tidak terkooptasi secara politis. Karena kedudukan Sekda Maluku akan menentukan masa depan roda pembangunan dan pemerintahan Maluku selama kurun waktu lima tahun mendatang. Kita khawatir jika pemempatan Sekda karena hutang politik, artinya ada politik balas jasa atau dengan kata lain hanya kolega Gubernur yang akan di tentukan dan dipilih untuk mengisi jabatan Sekretaris Daerah Maluku tanpa memandang perihal sosok birokrat yang mapan, matang dan memenuhi syarat kualifikatif sebagai seorang Sekda. Karena jika tidak dipilih secara demokratis atau ada pertimabngan politis dan lainnya maka pemerintahan daerah Maluku akan berefeck pada patalogi pemerintahan yang memudar dan red tape birokrasi Maluku semakin membahana mana kala Sekda terisi dengan tenaga yang tidak profesional (the wrong man in the right place). Kritik Mony, sambil menutup komentarnya. ( Ist )