Oleh : Wahada Mony (Direktur Eksekutif Polwais Maluku & Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Periode 2013-2015 Bidang Politik.

MALUKUnews: Setelah sekian lama berlarut dalam pusaran "konflik" demokrasi, kepemimpinan politik Maluku berujung 'SETIA'. Setia bukan berkonotasi sebagai karakter seseorang, tapi SETIA adalah anonim dari dua nama besar yang hari ini harum berkibar sejagat Maluku. Kegaduhan politik yang dulunya sekat dan membara, kini beringsut keheningan. Jutaan mata anak Maluku memandang, menyaksikan dan memandu harapan pada dua sosok putra terbaik negeri ini. Said Assagaf & Zeth Sahuburua (SETIA), baru saja di lantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku untuk masa periode lima tahun mendatang.

Lahirnya dua pemimpin baru ini, bertepat dengan moment pemilu 2014 yang sebentar lagi akan dihelat. sesekali orang awam bertanya, "bagaimana nasib negeri ini kelak?". Terkadang sepak terjang demokrasi sering meminggirkan nasib kaum kecil, karena marwah kiblat yang di bangun tidak tepat sasaran. Pemimpin lupa bahkan lalai karena terobsesi dengan kepentingan dan kekuasaan. Munculah ragam hidup manusia yang penuh karakter dan sifat, ada yang ragu dan apatis terhadap pemilu, ada yang takut, ada juga visioner, dan bahkan ada yang hidupnya praksis instan dan idealis. Memiliki pilihan adalah petunjuk jalan, namun kadang juga sesat jika salah jalan. Beda bagi rakyat kecil, asalkan kami bisa mandiri dan sejahtera, atas nama demokrasi kami akan memilih yang terbaik. Kuncinya, bagi rakyat martabat demokrasi harus di jaga, di rawat dan dijalankan dengan seadil-adilnya. karena itu, rakyat memilih jalan demokrasi untuk sebuah perbaikan bukan kemunduran apalagi kesesatan.

Martabat demokrasi kadang tak sejalan dengan martabat elite penyelenggara negara. Dibalut dengan keserakahan, kepentingan dan kekuasaan. Nilai suci institusi politik dan hukum tak lagi linear dengan tugas dan jabatan yang di pangku. Membelokan asas keadilan dan kebenaran pada puncak jalan demokrasi, adalah dosa politik yang sesat dan selayaknya untuk dipertanggung jawabkan. Namun, sebaik-baiknya manusia yang memiliki akal dan rasa adalah mengemban amanah agar berguna bagi umat yang lainnya.

Martabat Elite

Pemilu 2014 adalah mati-hidupnya demokrasi bagi Maluku. Artinya, mati bukan kemudian tak ada lagi demokrasi, dan hidup bukan sekadar simbol praktek demokrasi. Tapi lebih dari itu, kemaslahatan umat, perbaikan bangsa dan kemajuan anak daerah adalah bukan sekedar simbol yang dihidupkan belaka. Dan akan mati jika martabat elite penguasa menggugurkan misi suci demokrasi. Akibat kezaliman, maka pengaduan nasib rakyat terus menyala. Bara api kesejahteraan rakyat berubah menjadi debu. Tak ada artinya lagi bagi rakyat sebagai kaum tertindas, jika jalan demokrasi dijalankan oleh penguasa zalim, rakus dan "penghianat". Maka demokrasi di negeri ini tak ada nilainya bagi rakyat.

Memiliki pemimpin baru dan atau elite penyelenggara demokrasi baru, bukan berarti harus dilihat terharu dan bangga atasnya. Tapi nilai prestasi, kualitas pemimpin dan produktifitas kerja yang mampu menyahuti kecemasa publik. Pilkada Maluku lalu tentu menyisahkan duri dalam sekam, adalah patron sejarah yang harus menjadi pelajaran berharga. Kezaliman kekuasaan yang dikemas dengan bahana kepentingan telah menodai esensi demokrasi yang penuh cacat. Namun nasi telah menjadi bubur, noda nestapa demokrasi kini telah berlarut dan mencair. Hanya untuk dikenang tapi bukan untuk contoh yang baik untuk ditru. Mereka yang terpilih dan dipilih karena di percaya oleh kita, maka sejatinya di titipkan amanah ini untuk kemaslahatan dan kemajuan bagi negeri ini.

Karena amanah adalah titipan yang digariskan sang Ilahi, lewat rakyat kemudian dipercaya untuk memandu jalannya demokrasi. Maka melalui jalan pemilu rakyat menggantungkan garis harapan pada politisi, dan mempercayai tugas pada lembaga penyelenggara negara. Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta Komisioner Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Maluku baru yang dipercaya. Kami (baca:rakyat) menitipkan Martabat Demokrasi negeri ini. Bukan karena tugas yang baru dan diemban, namun bagi kami masa depan Pemilu 2014 menetukan arah dan cita-cita kualitas demokrasi dan martabat elite penyelenggara negara di negeri pela gandong ini.

Menghargai Kualitas

Rasanya bukan lagi hal yang tabu, jika kualitas merupakan kebutuhan vital yang dalam keberadaannya di suatu lembaga pemrintahan negara. Mereka yang terpilih dan dipercaya adalah bukan di ragukan rasa kualitas secara individual. Terpilih karena memiliki kualitas politik yang mumpuni, juga karena kualitas karier dan prestasi yang memadai. Akan tetapi, ada prinsip lain dalam mengelola demokrasi di Maluku, tentunya pemilu memiliki nilai kualitas tersendiri bagi elite penguasa dan penyelenggara negara.

Jika awalnya, demokrasi di Maluku penuh cacat dan noda politik. Maka elite, politisi bahkan penyelenggara negara gagal mewujudkan nilai kualitas dari amanah dan entitas demokrasi itu sendiri. Pemilu 2014 ini adalah ujian kualitas terberat bagi lembaga penyelenggara di Maluku. Mereka diberi tugas dan amanah untuk menjaga martabat kualitas demokrasi. Bukan tahan banting untuk politik transaksional, suap politik, maupun money politik. Independen bukan berarti tidak berani memihak, tapi berani bertarung dengan politisi elitis. Bahkan melawan arus money politic yang mencoba menembus masuk batas kejujuran dan keadilan elite penyelenggara pemilu.

Tidak ada hal yang prinsipil untuk memajukan demokrasi di Maluku, hanya mengahrgai kualitas demokrasi agar berjalan sesuai dengan marwahnya. Rakyat akan menaru haru yang dalam, mana kala politik yang sehat dibangun seiring dengan kualitas elite politik dan penyelenggara pemilu yang juga ikut baik. Prestasi bukan hanya terlihat dari kemampuan personal, tapi lebih dari itu, terukur dengan mengelola tugas dan amanah negara dengan kualitas kinerja yang mencerminkan keadilan dan kebenaran. Bukan karena keserakahan elite, kepentingan pribadi dan politik ataupun menguntungkan kelompok politik tertentu.

Pemilu 2014 tahun ini bagi Maluku, adalah penuh ujian dan tantangan politik. Bukan hanya pada tantangan kualitas demokrasi prosedural tapi juga substansial. Pemerintah daerah maupun lembaga penyelenggara pemilu yang baru diserahi tugas, agar menjaga kualitas demokrasi dan dikelola dengan baik dan sukses tanpa ada konflik kepentingan (interest conflict) ditingkat elite maupu akar rumput (grass root).

Untuk itu, pada puncak perayaan pesta politik akbar tahun ini, masyarakat Maluku menitipkan kualitas martabat demorasi Maluku. Baik elite penyelenggara negara maupun politisi agar tidak mengedepenakn asas kepentingan dan kekuasaan. Tetapi asas keadilan bagi demokrasi agar tetap tumbuh sehat yang tanpa cacat, dan martabat politik demokrasi yang lahir dari tangan-tangan suci elite dan manusia yang beradab. ***