Oleh: Johan Tehuayo ( Dosen Fisip Unpatti )

MALUKUnews: Social distance adalah jarak sosial. Sedangkan politik distance adalah jarak politik dalam proses politik.

Hal ini terkait dengan proses pilkada langsung di era new normal. Politik distence adalah bagaimana para elit politik dalam interaksi politiknya dalam rangka memperoleh kekuasaan politik di eksekutif lokal, menggunakan etika politik atau politik yang santun, elegan dan bermartabat.

Prilaku politik, baik elit politiknya, parpolnya, serta masyarakatnya mengaktualisasikan nilai-nilai demokrasi lokal. Di antaranya adanya kompetisi yang sehat di kalangan elitnya, dan terhindar dari potensi konflik kepetingan.

Kedua, adanya kebebasan dalam berpolitik, misalnya, setisp individu bebas menentukan pilihan politiknya, dukungan politik terhadap berbagai figur calon kepala daerah di lakukan dengan cara-cara yang rasional, dan terhindar dari tindakan-tindakan anarkis atau kekerasan.

Para penyelenggara pemilunya di harapkan memiliki integritas politik, dan indenpendensi dalam melakukan pentahapan pemilu, serta profesional dalm mengelola berbagai proses pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran calon pengaturan kampanye politik dan proses perhitungan suara.

Dengan demikian, politik distance dalam pilkada akan menghasilkan kepemimpinan politik yg tranformatif yang dapat mengimplementssikan berbagai program pembangunan sesuai dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat local, sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. (Tulisan ini diambil dari postingan FB/ Johan Tehuayo)