MALUKUnews.co, Ambon: Koalisi Golongan Hutan mengajak anak muda Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan untuk mau bergerak menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut.

Hal ini perlu segera dilakukan mengingat banyaknya bencana menimpa Indonesia yang 98 persen disebabkan oleh faktor hidrometerolog atau perubahan iklim.

Koalisi Golongan Hutan yang sudah berjalan 2 tahun sejak Januari 2019 terus berupaya untuk mengedukasi anak muda di Indonesia tentang berbagai tantangan dan permasalahan di sektor lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan agar mereka dapat terlibat dan menggaungkan pentingnya pengawasan dan pengelolaan berkelanjutan hutan dan lahan gambut di Indonesia.

Peran penting anak muda Indonesia dalam isu lingkungan disampaikan melalui Diskusi Media “Hutan dan Lahan Gambut Indonesia: Akankah Berpihak pada Generasi Mendatang?” yang diadakan secara daring pada Senin (15/03).

Diskusi turut dihadiri oleh anggota Koalisi Golhut, yakni Sapta Ananda Proklamasi, GIS Specialist Greenpeace Indonesia, Rony Saputra, Direktur Hukum Yayasan Auriga Nusantara serta Hasbi Berliani, Direktur Program untuk Tata Kelola Berkelanjutan Kemitraan/Partnership.

Ode Rakhman, Koordinator Koalisi Golongan Hutan, seperti dalam rilis yang diterima Malukunewsco, Selasa (16/03), mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh Change.org dan Yayasan Indonesia Cerah terkait Krisis Iklim di Mata Anak Muda tahun 2020 memperlihatkan data bahwa 89% anak muda Indonesia merasa khawatir tentang dampak krisis iklim.

“Data tersebut menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, namun tantangannya adalah anak muda ini belum mau bergerak dan membesarkan isu-isu lingkungan hidup di Indonesia”, ungkapnya.

Hingga Februari 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan bahwa angka deforestasi di Indonesia menurun sebesar 75,03% pada kurun waktu 2019-2020, yakni berada pada angka 115,45 ribu hektar. Dibandingkan angka deforestasi pada tahun 2018-2019, sebesar 462,46 ribu hektar.

Hal ini perlu terus menjadi perhatian banyak pihak. Namun, di sisi lain, kejadian bencana banyak menimpa bumi pertiwi. Menurut data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tercatat 386 kejadian bencana alam yang telah terjadi sejak 1 Januari hingga 9 Februari 2021. Bencana tersebut didominasi oleh bencana banjir 232 kejadian, puting beliung 73 kejadian dan tanah longsor 62 kejadian. BNPB menyatakan 98% disebabkan faktor hidrometeorologi atau faktor perubahan cuaca atau iklim.

Sapta Ananda menyampaikan bahwa kendala utama dalam mengatasi tantangan pengelolaan hutan dan lahan gambut di Indonesia adalah tidak adanya transparansi data spasial wilayah hutan dan lahan gambut.

“Pemetaan hutan dan lahan gambut menjadi penting sebagai data referensi. Misalnya saja data angka tutupan hutan alam tahun 2020 yang disampaikan KLHK sebesar 90,1122 juta Ha. Jika dibandingkan angka tutupan hutan alam 2019 sebesar 89,0047 juta Ha, terdapat perbedaan 1 juta Ha. Namun teknis pengambilan data tutupan tidak dijelaskan, seperti lokasi tutupan dan dilakukan rekalkulasi, sehingga angka tidak konsisten,” ungkap Sapta.

Oleh karena itu menurut Sapta kesediaan wali data untuk membuka akses publik kepada data spasial menjadi urgent dilakukan agar data dapat diuji dan kemudian Pemerintah dapat menerima masukan pemanfaatan dan penayangan data. Keterbukaan data ini akan berdampak ke generasi muda untuk bisa memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih dalam.

Selain kendala pada data, upaya penegakkan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi pada pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup terutama yang dilakukan oleh korporasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan dan pengelolaan yang berkelanjutan.

Rony Saputra mengatakan bahwa perlunya mencermati aturan yang diterapkan Pemerintah serta aturan turunannya terutama pada aturan yang menghilangkan korporasi sebagai subjek pelaku pidana.

Menurutnya pemuda dapat berperan aktif dalam mendorong dan memberikan masukan ke Pemerintah untuk memastikan regulasi dan penegakan hukum berjalan semestinya.

Hasbi Berliani mengatakan bahwa Pemberian hak kelola hutan melalui perhutanan sosial kepada masyarakat, menjadi salah satu jalan penting untuk menjaga hutan dan lahan gambut, sekaligus sebagai upaya mengurangi masalah kemiskinan masyarakat yang berada di sekitar areal hutan.

“Jika Pemerintah dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk bisa mengelola lahan hutan dan bertanam disana dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Peran pemuda juga penting terutama pada program yang terkait pemberdayaan masyarakat, dimana pemuda bisa menjadi pendamping dengan kembali ke desa, terlibat dalam upaya promosi dan pemasaran melalui teknologi dan media digital serta aktif terlibat dalam kampanye yang menyuarakan pengelolaan hutan dan lahan berkelanjutan,” ujar Hasbi.

Peran pemuda sangat diperlukan dalam berbagi aspek, mulai dari aspek pemahaman data, penegakan hukum sampai pendampingan masyarakat. Karena itu, penyadartahuan isu lingkungan kepada anak muda harus terus dilakukan untuk memastikan tata kelola hutan dan lahan gambut berpihak kepada generasi mendatang. (Red)