Oleh: Kasman Renyaan ( Kolumnis)

MALUKUnews: Tinggal mengitung hari, pemiliahan umum (pemilu) anggota DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Pileg) di laksanakan serentak di seluruh Indonesia. Pada tanggal 09 April 2014 itu, rakyat akan memilih wakilnya di parlamen. Saat ini, para caleg sedang gencar-gencarnya mempromosikan diri mereka, demi mendapat simpati, dengan mereka bisa mendulang suara yang signifikan dalam pileg nanti. Janji politik pun semakin ditebarkan kepada masyarakat peserta pemilu. Iming-iming kesejaraan rakyat, juga tak ketingalan di sampaikan para caleg saat blusukan di lapangan.

Berbagai jurus, metode, model, dan stategi politik di keluarkan. Mulai dari jurus kehadiran caleg ditengah kerumunan warga, dengan metode pembagian profil caleg, penyebaran stiker, pemasangan spanduk, baleho, dan pembagian kalender. Mengunakan metode tahlilan, pembentukan tim sukses di kontituen yang menjadi target. Sampai dengan strategi Door to Door Campaign (DTDC) untuk menggaet pemilih yang ditargetkan. Model kampanye ini dimaksudkan untuk mengenalkan, menjelaskan dan mengajak pemilih memberi dukungan kepada Caleg yang dimaksud.

Kedengaranya indah, namun kelihatanya tak ada pendidikan politik yang mestinya diberikan kepada masyarakat. Bahkan anehnya lagi, sesama caleg saling menjatuhkan, kampanye hitam (Black Campaign), seakan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Bahkan Lembaga pendidikan seperti sekolah yang mesti dijauhkan dari praktek politik praktis, sering kali di manfaatkan para Caleg untuk merauk suara. Pemanfaat lembaga sekolah ini terjadi dengan menargetkan suara pemilih pemula khususnya para siswa.

Pemanfaan lembaga pendidikan sekolah ini, tidak terlepas dari keterlibatan tenaga pengajar (guru) baik, guru honor maupun tenaga PNS di wilayah politik praktis. Kemudian ada koordinasi yang biasanya terbangun. Antara pimpinan sekolah, dengan caleg tertentu. Pimpinan sekolah yang melakukan koordinasi dengan caleg tertentu, mungkin saja bagian dari membangun jaringan (network). Dengan iming-iming tertentu, dan rencana kesuksesan masa depan sekolah serta tenagga pengajar.

Apalagi, jika caleg peserta pemilu yang diperjuangkan pimpinan sekolah tersebut berhasil menduduki kursi rakyat. Maka, bergening kepentingan pun akan dimanfaatkan pimpinan sekolah untuk mengurus hal ikhwal terkait kebutuhan sekolah. Baik, dalam membantu melobi angaran pendidikan atau dana BOS, maupun membantu mebukakan akses agar tenagga-tenaga honor disekolah mereka, bisa di perjuangkan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Akibatnya, siswa di sekolah itu akan menjadi sasaran kehendak pimpinan sekolah. Para siswa akan disuruh untuk memilih caleg yang sedang di perjuangkan pimpinan sekolah saat pesta rakyat itu berlangsung. Berbagi cara pun dilakukan kepala sekolah, mulai dari cara halus, dengan mengajak siswa secara baik-baik, sampai dengan cara-cara yang kasar atau dengan intimidasi. Alhasil, Siswa akan merasa tertekan, dan ketakutan, jika tak mau mematuhi khendak pimpinan sekolah. Konsentrasi belajar siswa pun mejadi tergangu. Pikiran siswa mulai terbagi. Antara ikut arahan pimpinan sekolah dan tidak ikut intruksi. Sementara jika para siswa tidak hendak mengikuti apa yang di intruksikan pimpinan sekolah, maka yang ada adalah bayang-bayang pemecatan dan ketidak lulusan bagi siswa persiapan ujian akan menghantui pikiran siswa.

Caleg yang mempunyai target untuk merauk suara di sekolah pun, tak ada berkeinginan memberikan pendidikan politik. Tampa ada sosialisai, tidak ada visi dan misi yang mestinya di sampaikan kepada para siswa di sekolah, sehingga siswa bisa mengetahui apa motivasi dan harapan yang akan diperjuangkan caleg untuk lembaga pendidikan. Ketika celeg yang di perjuangkan pimpinan sekolah itu, nantinya terpilh sebagai wakil rakyat di perlamen.

Tidak ada filter terlebih dahulu oleh pimpinan sekolah di sekolah, sebelum menyuruh siswanya memilh caleg tertentu itu. Kepala sekolah juga tidak pernah berfikir rasional, apa dampak dari keterlibatan dirinya yang mengatasnamakan lembaga sekolah untuk suksesi caleg di pileg itu.

Pendidikan politik seharusnya diberikan oleh pihak sekolah kepada siswa, sebagai bagaian dari menjunjung tinggi nilai-nilai demokarasi. Justru pihak sekolah malah berfikir terbaik, dengan tidak menanamkan nilai-nilai demokrasi yang demokratis tampa menjunjung tinggi asas pemilu.

Persoalan yang mestinya di sikapi, bahwa adakah kesadaran dari pihah sekolah dan caleg untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi di sekolah,? sebagai bagian dari pembelajaran politik di sekolah kepada para siswa.

Sebagai pemerhati pendidikan, penulis berharap kepada para caleg yang mempunyai target merauk suara pemilih pemula di sekolah saat pemilu nanti, harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada para siswa. Menanamkan nilai-nilai demokrasi yang baik, dan benar. Dengan tetap menjunjung tinggi asas pemilu yang Luber dan Jurdil “langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia, serta Jujur dan Adil.” Sebagai bagian dari pembelajaran politik kepada para siswa di sekolah. Kemudian kepala sekolah dan tenaga pengajar tidak harus melibatkan dirinya secara langsung ke dalam politik praktis dengan melibatkan lembaga sekolah sebagai target merauk suara. Namun harus memilkirkan bagaimana caranya agar kwalitas pendidikan di sekolah ditingkatkan. Agar bisa menghasilkan siswa lulusan terbaik masa depan bangsa. (***)