MALUKUnews.co, Ambon: Bupati Kabupaten Maluku Tenggara (Malra), Drs. Hi, Thaher Hanubun bersama Walikota Tual, Adam Rahayaani, melakukan monitoring dan evaluasi terkait instruksi presiden nomor 2 tahun 2021.

Kegiatan menitoring dan evaluasi ini, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS) Ketenagakerjaan, yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tual, kemarin.

Pantauan Malukunews.co, acara ini dilakukan secara vicon dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku, dipimpin langsung oleh Kepala Kejati Maluku. Dr. Undang Mugopal, SH., M. Hum, beserta Kepala BPJS Maluku, Mangasa Laurensius Oloan.

Walikota Tual, Adam Rahayaan, dalam laporannya menggatakan, seluruh pegawai non ASN, petani dan nelayan di Kota Tual pada tahun 2022, semua sudah terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan.

"Pak Kejati kami selalu melakukan koordinasi dengan semua pihak agar mereka yang non ASN ini bisa terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, untuk itu pembahasan anggaran APBD bulan Oktober 2021 mendatang, agar bisa di anggarkan untuk perangkat desa atau ohoi, serta perangkat adat raja dan stafnya dan sisanya kita akomodir di tahun 2022," ujar Rahayaan.

Sementara itu, Bupati Malra, Thaher Hanubun, dalam laporannya, ia berjanji akan berupaya pada tahun 2022 nanti, seluruh pegawai non ASN akan terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan terutama para kepala ohoi dan stafnya.

Dikesempatan yang sama, Kepala Kejati Tual, Dicky Darmawan, kepada Malukunews.co, mengatakan, bahwa hasil monitoring dan evaluasi kabupaten Malra dan Kota Tual masuk dalam kategori perubahan dan peningkatan yang baik.

Kajati pun berharap di akhir tahun 2021, bisa mengalami peningkatan lagi. Jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk non ASN di Malra dan Kota Tual, berkisar 80-90 persen. Sehingga pada tahun 2022 nanti, sudah mencapai 100 persen pegawai non ASN, maupun para petani dan nelayan sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Pada acara ini, Bupati Malra Drs. Hi Thaher Hanubun, memberikan santunan kepada enam ahli waris, di kabupaten Malra berupa santunan JKM, JHT, JP, sebanyak Rp 649.653.166. (Rat)