MALUKUnews, Ambon: Komunitas Pemuda di Maluku Tenggara (Malra) yang tergabung dalam Angkatan Pemuda Membangun Evav (AMPUN-E), melakukan deklarasi menyatakan concern terhadap isu-isu pembangunan di wilayah itu. Deklarasi ini berlangsung di Malra pada tanggal 03 Agustus 2020 lalu.

Berikut ini adalah rilis lengkap yang dikirim ke Malukunews.co yang ditandatangani Koordinator AMPUN-E, Syamsul Bahri Odar dan Sekretarisnya Usman Serang.

Malukunews.co akan menampilkan rilis AMPUN-E itu secara lengkap tanpa melalui pengeditan. Inilah rilis lengkap itu:

“ Indonesia hadir dengan visi mulia akan kesejahteraan dan keadilan sosial ekonomi. Ini adalah prasyarat esensial bagi terbangunnya suatu tatanan kehidupan yang lebih baik.

Semua individu punya kerinduan yang sama, cita-cita dan/atau harapan yang sama, untuk dapat hidup secara aman dan damai dalam tatanan kehidupan dimana semua orang merasakan langsung keadilan dan kesejahteraan. Konstitusi bangsa Indonesia jelas mengamanahkan hal itu. Oleh karenanya, pemerintah sebagai pelaksana mandat wajib untuk menunaikan amanah konstitusi.

Akan tetapi seiring berjalan waktu, visi mulia tersebut tampaknya mulai mengalami disorientasi. Tepatnya pada tahun 2018 lalu, Global Wealth Report merilis satu laporan yang menunjukkan bila 1 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen dari kekayaan nasional. Artinya jutaan orang Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan. Sesungguhnya ini merupakan realitas yang memilukan.

Ketimpangan sosial ekonomi bagaimana pun juga menegaskan akan adanya kesalahan dalam pengelolaan pemerintahan – baik di aras nasional (pusat) maupun di aras local (daerah). Realisme keterpurukan akan kemiskinan yang di alami oleh mayoritas rakyat Indonesia, sudah barang tentu menjadi tanggung jawab kolektif komponen bangsa untuk supaya bahu-membahu mencari solusi demi memecahkan problematika sosial ekonomi yang sedang terjadi. Tujuan substansial dari ini semua adalah kekayaan nasional dapat terdistribusi secara berkeadilan bagi semua warga negara, tanpa tebang pilih.

Sebagai problematika akut di Indonesia, ketimpangan sosial ekonomi bukanlah sekadar faktor kemalasan masyarakat sebagai pemicunya. Tapi lebih dari pada itu, persoalan ini adalah murni cerminan dari problem yang bersifat struktural: dimana politik redistribusi sumber daya negara terkooptasi oleh kepentingan eksklusif politico-business, sehingga malah berimplikasi terhadap impase atas agenda redistribusi. Ada adagium menarik yang di kumandangkan Lord Action “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely”.

Kekuasaan memiliki kecenderungan untuk korup dan kekuasaan absolut sudah pasti korup. Itu sebabnya kekuasaan penting untuk diawasi dan di batasi.

Dalam konteks Maluku Tenggara dewasa ini, pemerintah pusat dan daerah sepertinya mulai mengupayakan politik redistribusi sumber daya negara dengan jalan menggenjot agenda pembangunan. Di tahun 2020, semisal, terdapat tiga mega proyek pembangunan infrastruktur di Kab. Maluku Tenggara, diantaranya adalah jalan Trans Kei Besar, perluasan Bandara udara dan perluasan pelabuhan laut.

Selain itu, potensi daerah di sektor pertanian dan kelautan juga mulai mendapat perhatian pemerintah. Dengan lain kata, agenda besar nan penting ini sebagai bagian integral dari politik redistribusi patut di awasi dan di kawal.

Berpijak dari pandangan dan kondisi itulah komunitas AMPUN-E (Angkatan Pemuda Membangun Evav) lantas diorbitkan ke hadapan masyarakat, utamanya masyarakat Kab.Maluku Tenggara, pada 3 Agustus 2020, sebagai wujud komitmen kepedulian generasi Evav akan masa depan daerah yang lebih baik. Mengingat selama satu dekade terakhir, pemerintah pusat dan daerah tengah menggalakkan pembangunan sebagai upaya untuk menghadirkan keadilan kesejahteraan sosial ekonomi.

Agenda penting ini sudah barang tentu memerlukan kehadiran entitas ketiga, civil society, sebagai penyeimbang yang dapat memainkan peranan kontrol terhadap agenda-agenda pembangunan agar supaya lebih terarah serta mencegah terjadinya praktik perburuan renten yang bermuara pada korupsi.

Persis di titik inilah komunitas AMPUN-E akan memainkan peranannya. Terdapat tiga isu penting yang akan menjadi concern dari komunitas AMPUN-E. Pertama, isu pembangunan di mana AMPUN-E akan terlibat mengawasi jalannya agenda-agenda pembangunan di Kab. Maluku Tenggara.

Kedua, Pemberdayaan masyarakat, komunitas AMPUN-E akan melakukan agenda politik kerakyatan. Ketiga, Literasi, dimana AMPUN-E membumikan semangat literasi generasi muda Malra dalam rangka menggali potensi diri untuk mendatangkan manfaat. Ketiga isu tersebut dilakukan dengan memposisikan AMPUN- E sebagai Oposisi Loyal Pemerintah daerah, sebagaimana dicetuskan oleh Nurcholish Madjid.

Dalam pengertian ini, oposisi hendak ditujukan pada pemerintah beserta penyelenggara negara terkait, dan loyal pada nilai-nilai atau cita-cita bersama. Dengan demikian oposisi loyal dari komunitas AMPUN-E tidak hanya sekadar untuk melawan (to oppose), tetapi juga untuk mendukung (to Support).

Koordinator: Syamsul Bahri Odar

Sekertaris: Usman Serang

Tanggal 3 Agustus 2020.

Kab. Maluku Tenggara, Kec. Kei Besar Tengah, Desa Depur.