MALUKUnews, Jakarta: Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan menilai, praktik jual beli calon kepala daerah sebagai salah satu titik rawan terjadinya korupsi. Pasalnya, menurut Ade, seorang calon kepala daerah pada umumnya diwajibkan untuk menyerahkan dana yang cukup besar bagi partai, khususnya sebagai biaya kampanye.

"Para calon kepala daerah melakukan jual beli nominasi. Hal itu sebagai kompetisi untuk menarik dukungan dari partai," ujar Ade dalam diskusi antikorupsi di Kantor Pusat PP Muhamadiyah, Jakarta Pusat, Minggu (12/4/2015).

Ade mengatakan, seleksi calon kepala daerah di internal partai politik seringkali digunakan sebagai ajang mencari sumber pendanaan dalam jumlah besar. Bahkan, menurut dia, ada beberapa bentuk kesepakatan yang dilakukan calon kepala daerah dengan partai pengusungnya.

Misalnya, sebut Ade, ada calon kepala daerah yang diwajibkan untuk memberikan dana hanya di awal tahapan seleksi saja. Namun, ada juga yang memberikan dana di awal, dan diharuskan memberikan kompensasi lain saat terpilih sebagai kepala daerah. Belum lagi, calon kepala daerah tersebut memiliki tanggungan untuk menutup biaya kampanye.

Besarnya kebutuhan calon kepala daerah, menurut Ade, mau atau tidak, didapatkan dengan berbagai cara yang melibatkan praktik korupsi. Salah satunya, kata Ade, didapatkan dari sumbangan para pengusaha yang memiliki kepentingan usaha di suatu daerah.

"Pengusaha menjadi donatur karena ingin mendapat proteksi, kemudahan dalam proses usaha. Biasanya, mereka tidak mau ditulis dalam laporan dana kampanye karena jumlah yang cukup besar," kata Ade.

Modus lain yang biasa digunakan, menurut Ade, adalah penggunaan sumber daya negara oleh para petahana. Menjelang pelaksanaan pilkada, lanjut dia, dana APBD biasanya dimanfaatkan sebagai sumber memperoleh dana. Bahkan, di beberapa daerah, kata Ade, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dijadikan dana kampanye dan modal politik.

Meski telah ada aturan-aturan mengenai dana kampanye, menurut Ade, tetap diperlukan pengawasan lebih dari masyarakat, khususnya dalam transparansi anggaran yang dikelola oleh pemerintah daerah. Hal itu setidaknya menutup celah praktik korupsi menjelang pilkada langsung. (kompas.com)