MALUKUNEWS, Ambon: Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku tidak henti-hentinya memperjuangkan Participating Interest (PI) 10 persen pengelolaan gas abadi di Blok Masela Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Setelah sempat gagal beberapa kali menemui Menteri ESDM, hal itu tidak membuat niat Pemprov Maluku surut memperjuangkan PI 10 persen Blok Masela. Ditemui wartawan di Kantor Gubernur Maluku Jumat (10/5), Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Maluku, Martha Nanlohy mengata­kan, pihaknya akan terus berupaya agar PI 10 persen Blok Masela itu mendapat persetujuan Pemprov Maluku.

“Kita akan terus berupaya dengan melakukan pendekatan konkrit dengan Menteri ESDM, agar PI 10 persen Blok Masela minimal Juni 1013 mendatang sudah keluar,” kata Nanlohy.

Menurutnya, PI 10 Blok Masela itu sudah diakui Presiden SBY, tinggal persetujuan yang dikeluar­kan Menteri ESDM Jero Wacik.

Sebelumnya diberitakan, upaya Pemprov Maluku untuk mendapat­kan PI 10 persen pengelolaan Blok Masela di MTB dan MBD sampai sekarang masih terkatung-katung. Betapa tidak, rencana Pemprov dan para wakil rakyat di provinsi ini untuk menemui Menteri ESDM di Jakarta guna mendapat keputusan PI 10 persen ternyata tidak berhasil.

Gubernur KA Ralahalu yang dimintai keterangannya terkait dengan pertemuan dengan Menteri ESDM Jero Wacik, hanya mengata­kan, pihaknya baru membicarakan hal tersebut dengan Wakil Menteri ESDM.

“Kita hanya bertemu dengan Wakil Menteri ESDM saja, semen­tara Rencana pertemuan dengan Menteri ESDM akan diagendakan lagi,” ujar Ralahalu kepada warta­wan usai menghadiri presentasi proyek pembangunan Victoria Park Tower oleh PT Spacecon International, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Ambon, Jumat (25/1).

Sesuai dengan aturan UU, bukan saja Kabupaten MBD maupun Kabupaten MTB yang akan mem­peroleh bagi hasil pengelolaan Blok Masela tersebut tetapi seluruh kabupaten/kota di Maluku juga berhak untuk memperoleh PI 10 persen tersebut.

Berbagai syarat yang ditentukan dalam undang-undang untuk mendapatkan persetujuan penge­lolaan blok migas Masela telah dipe­nuhi Pemprov Maluku, termasuk membentuk PT Maluku Energi sebagai badan usaha bersama se­buah anak perusahaan, dan modal sebesarRp 14 trilyun yang siap disalurkan PT Syabas Energi ke PT INPEX Coor­poration.

Buano Terdapat Ladang Migas

Sementara itu, Bupati Seram Bagian Barat (SBB), Jacobus Putti­leihalat mengaku, berdasarkan hasil eksplorasi migas yang dilakukan pemerintah pusat (Pempus) di Maluku belum lama ini, di cikungan Buano Kecamatan Huamual Bela­kang Kabupaten SBB terdapat deposit migas terbesar.

“Hasil tersebut merupakan eks­plo­rasi yang dilakukan Pemerintah Pusat di Maluku dan hasil tersebut membuktikan kalau potensi Kigas terbesar di Indonesia juga ada di Maluku, “ ujar Puttileihalat kepada wartawan Jumat (10/5) usai bertemu dengan Gubernur Maluku,KA Ralahalu guna membahas masalah perbatasan SBB-Malteng.

Calon Gubernur Maluku periode 2013-2018 ini menambahkan, keber­adangan cikungan Buano tersebut bersama dengan temuan lading Migas lainnya di Malra dan Kota Tual, maka semua itu akan dilelang oleh pempus. Dari lelang tersebut katanya, nantinya aka nada pihak ketiga yang berinvestasi dan keun­tungan akan diraih oleh Pemprov Maluku. (S5)