MALUKUnews, Ambon: Keinginan Kei Besar mekar menjadi wilayah otonom baru terpisah dari Kabupaten Malra rupanya terbentur sejumlah persyaratan. Meski saat ini di wilayah itu telah terbentuk lima kecamatan sebagai salah satu prasyarat, tapi masih ada syarat lainnya yang harus dipenuhi.

Wakil Ketua DPRD Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, tim pemekaran Kei Besar harus memenuhi beberapa syarat jika ingin mengusulkan daerah itu mekar terpisah dari Malra.

“Ada dua syarat yang belum dipenuhi tim pemekaran yakni pembuatan peta dan mencantumkan nama pulau-pulau yang termasuk dalam daerah otonom,” kata Rahakbauw kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (24/3).

Dikatakan, Biro Pemerintahan harus menindaklanjuti keinginan masyarakat Kei Besar yang hendak dimekarkan itu. “Komisi A juga telah mengusulkan bagi pimpinan DPRD supaya pemekaran Kei Besar sebagai kabupaten akhirnya bisa diparipurnakan guna membuat keputusan berkenan dengan persetujuan dukungan pemekaran Kei Besar,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika akhirnya memperoleh persetujuan dan diakhirnya diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), maka akhirnya Kemendagri akan membentuk tim untuk turun ke daerah dimaksud dan melakukan studi kelayakan apakah Kei Besar layak menjadi kabupaten atau tidak.

“Semua keputusan ada di tangan pemerintah pusat. DPRD hanya bisa memberikan dukungan untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat saja,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Pemekaran Kei Besar DPRD Kabupaten Maluku Tenggara, Thomas Rayaan mengungkapkan, proses pemekaran ini adalah pemekaran termulus yang pernah dilakukan karena seluruh elemen mendukung baik masyarakat maupun pemerintah.

“Syarat-syarat hampir semua telah terpenuhi, misalnya jumlah kecamatan. Sekarang ada kecamatan Kei Besar, Kei Besar Utara Timur, Kei Besar Utara Selatan, Kei Besar Utara Barat serta Kei Besar Selatan Barat. Kami harapkan pada awal April telah ada pengantar dari gubernur ke Kemendagri, DPD dan DPR RI,” tambahnya. (S5)