MALUKUnews, Ambon: Pembangunan Rumah Dinas di Kecamatan Moa, Maluku Barat Daya (MBD), diduga bermasalah dan merugikan uang negara ratusan juta rupiah.

Pembangunan Rumdis dengan tipe 300 itu menelan anggaran RP. 4,515.091 miliar. Parahnya, meskipun seluruh anggaran proyek sudah cair 100 persen, namun pekerjaan pembangunan masih terbengkalai sedangkan masa kontrak proyek sudah jatuh tempo. Pencairan 100 persen itu diketahui sesuai BA Pembayaran Nomor: 900/58-DPUTR/BAP-TM III/Dau/IV/2019/, tanggal 30 April 2019.

Terkait ada bau korupsi di proyek Rumdis itu, aparat penegak hukum pun diminta untuk segera melakukan investigasi dan penyelidikan atas proyek miliran rupiah itu.

Pelaksana proyek PT. Elmayana Putri diduga kuat bermain mata dengan pihak Dians PU dan Tata Ruang MBD. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Henderina Noach alias Nene diduga telah mengelabui Pemda MBD untuk membayar kewajibannya, berupa denda keterlambatan menyelesaikan proyek pembangunan Rumdis itu.

Karena pada BA pembayaran denda keterlambatan yang ditagih senilai Rp. 138.703.596 dari nilai kontrak yang telah dipotong langsung pada BA pembayaran. Namun kenyataannya Pansus DPRD MBD Tahun 2019, telah menemukan denda keterlambatan dari proyek tersebut mestinya senilai Rp. 476.136.919,89.

Proyek Rumdis itu dilakukan serah terima pekerjaan pada tanggal 18 April 2019 lalu, yang dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan, Nomor: 641.2/110-DPUTR/BA-STP/DAU/IV/2019.

Penyerahan pekerjaan itu sengaja dibikin tanggal 18 April 2019, supaya denda keterlambatan itu tidak ditagih oleh Dinas PU dan Tata Kota MBD itu sendiri.

Seperti dilansir nuranimaluku.com, PPTK Andy Untajana dari Dinas PU dan Tata Ruang MBD, mengaku tak bisa memberikan keterangan seputar pembangunan proyek Rumdis itu. “Sebaiknya tanya langsung kepada Kepala Bidang, Henderina Noach, karena saya hanya diperintah,” ujar Andy. (Qin)