MALUKUNEWS, Ambon: Anggota DPRD Provinsi Maluku Andre JW Taborat menegaskan, pengoperasian perusahaan pemegang izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH), PT Karya Jaya Berdikari (KJB) harus dihentikan dan keluar dari Kepulauan Yamdena, Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB).

Kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, kemarin, Taborat yang merupakan anggota DPRD Maluku Daerah Pemilihan (Dapil) MTB ini menandaskan, keberadaan HPH hanya merusak hutan dan ekosistem di Pulau disamping tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar maupun tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD Kabupaten MTB.

Ditandaskan, ada tiga hal mendasar yang selama ini tidak dipenuhi HPH di Pulau Yamdena diantaranya tidak transparan terhadap besarnya PAD sebagai kontribusi kepada APBD, tidak memiiki tanggung jawab sosial terhadap warga sekitar hutan dan tidak mampu mengubah lahan kritis yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

“Kehadiran HPH ini bukannya memberikan manfaat bagi warga sekitar, tetapu justeru merusak ekosistem lingkungan hutan yang bukan saja menjadi tempat hunian manusia tapi juga sebagai habitat aneka jenis satwa endemik dan sumber air. Ini yang harus menjadi perhatian, sehingga aktifitas HPH di Yamdena harus dihentikan,” tandasnya.

Taborat menjelaskan, Pemkab MTB harus melakukan evaluasi terhadap keberadaan HPH di Yamdena karena dampak dari keberadaan HPH justru tidak membawa manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar hutan dan bahkan tidak ada HPH yang beroperasi dalam mengeruk sumber daya alam (SDA) berupa hutan, tetapi kenyatannya tidak memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun yang ditingggalkan hanya hutan-hutan kritis serta kerusakan lingkungan yang merupakan ancaman bagi masyarakat untuk jangka panjang.

“PT KJB yang dipimpin John Keliduan seharusnya menghormati keinginan berbagai komponen masyarakat di Kabupaten MTB yang menolak kehadiran HPH,” jelasnya.

Ia juga mengaku, ada kesan negatif dalam proses perizinan HPH di Pulau Yamdena, karena dilakukan secara terselubung dan saat ini masih menjadi polemik di masyarakat, karena mayoritas menolak keberadaan HPH di wilayah Yamdena.

Taborat juga mengaku dirinya lebih mendukung penebangan manual yang dilakukan masyarakat seperti di Kabupaten MTB, sebab izin penebangan sebesar Rp 250.000 per meter kubik kayu dan biayanya langsung disetor ke Dinas Kehutanan setempat, kemudian untuk mengangkut kayu juga jelas kontribusinya kepada daerah.

Taborat menambahkan, cara tersebut sangat baik karena penebangan memakai sistem tebang pilih untuk jenis kayu dan ukuran teretntu, sementara HPH justru membabat habis hutan-hutan sampai ke pesisiri Daerah aliran Sungai (DAS) untuk membuka jalan loging, serta retribusi ke daerah justeru tidak jelas. (S5)