MALUKUnews, Ambon: Kisruh Partai Golkar kian memanas di Provinsi Maluku, setelah kubu Ancol mulai melakukan konsolidasi dengan membentuk kepengurusan di Provinsi Maluku.

Rapat pengurus DPP Partai Golkar yang dipimpin Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali, Kamis (6/2) memutuskan Paulus Mantulameten sebagai Caretaker Ketua DPD Golkar Maluku dan Umar Lessy (Caretaker Sekretaris DPD).

“Keputusan itu disahkan dalam Keputusan DPP Nomor 011/DPP/Golkar/II/2015 tentang Pelaksana Tugas Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Maluku tertanggal 5 Februari 2015 yang ditandatangani Ketua Umum Agung Laksono dan Sekjen Zainudin Amali,” ungkap Wakil Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Koordinator Wilayah Ma­luku, Hamzah Sangadji saat menghubungi Siwalima, Jumat (7/2).

Sangadji menjelaskan Pau­lus Mantulameten yang saat ini menjabat Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Maluku Bidang Hukum dan HAM dan Umar Lessy sebagai Wakil Sekretaris Bidang Pemenang Pemilu sekaligus Koordinator Wilayah Malteng dalam rapat yang dipusatkan di Gedung Sekretariat DPP Partai Golkar, Jakarta dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut sekaligus memper­siap­kan pelaksanaan Musya­warah Daerah (Musda) baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Maluku.

“SK Penetapan tersebut sudah dikeluarkan Kamis (6/2) dan memberikan tugas ke­pada Caretaker Ketua DPD Paulus Mantulameten dan Umar Lessy Caretaker Sekre­taris DPD untuk melaksana­kan tugas mempersiapkan musda di tingkat provinsi mau­pun kabupaten/kota,” jelasnya.

Ia mengatakan, DPP Partai Golkar versi Ancol memiliki kepentingan politik untuk mempersiapkan pelak­sanaan Pilkada dengan baik, karena itu, pihaknya menyu­sun stuktur di seluruh kabu­paten/kota termasuk di Ma­luku sehingga pimpinan-pimpinan DPD Provinsi yang sejalan maka tetap diperta­hankan, tetapi yang tidak sejalan pasti diganti.

“Dengan adanya SK ter­se­but, Mantulameten dan Lessy akan membangun kon­so­lidasi politik pada semua tataran di tingkat kabupaten/kota, dan jika ada yang tidak sejalan akan diganti,” tan­dasnya.

Dengan ditunjuknya Man­tu­la­meten dan Lessy sebagai ca­re­taker, kata Sangadji, maka otomatis Ketua DPD Provinsi Ma­luku, Zeth Sahuburua diganti.

Sementara Golkar versi Bali justru akan mulai bergerak dan menen­tukan langkah pada Sabtu (7/2).

Bagi DPD Partai Golkar Provinsi Maluku yang tetap berada dibawah pimpinan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB), lang­kah tersebut akan diputuskan secara bersama dengan selu­ruh kepengurusan.

“Kita belum mengambil sikap apapun, namun kita memang sudah mengetahui hal itu, sehingga kita akan lakukan rapat pada Sabtu (7/2),” jelas Wakil Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Malu­ku, Piet Manuputty kepada Siwalima melalui telepon selularnya, Kamis (5/2) malam.

Menyangkut langkah DPP Partai Golkar Provinsi Maluku versi Agung Laksono yang akan membentuk struktur par­tai berlambang pohon beri­ngin ini di tingkat daerah berten­tangan dengan aturan partai, Manuputty enggan berko­mentar karena hal itu akan dibicarakan dalam rapat DPD.

“Saya belum bisa membe­rikan komentar soal ini, karena kita akan bahas dalam rapat DPD,” ujarnya.

Seperti diketahui, Majelis Ha­kim Pengadilan Negeri Ja­kar­ta Pusat memutuskan tidak menerima (niet ontvan­kelijke verklaard/NO) gugatan pengu­rus Partai Golkar kubu Agung Laksono. Hakim me­ngem­balikan konflik internal Golkar kepada Mahkamah Partai.

Sangadji menambahkan, Mahkamah Partai tersebut dimaksud adalah mahkamah yang dibentuk berdasarkan Munas Golkar di Riau Tahun 2009 lalu. Anggota Mahkamah Partai Golkar antara lain Muladi, Aulia Rachman, Djasri Marin, Andi Mattalatta dan Has Natabaya. (siwalima)