MALUKUNEWS, Ambon: Mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Lukas Uwuratuw yang adalah terpidana kasus korupsi anggaran proyek pengadaan enam buah kapal ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) senilai Rp 2,7 milyar dalam waktu dekat akan dieksekusi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku.

Dua rekan Uwuratuw yakni mantan Asisten I Setda Provinsi Maluku Pieter Norimarna dan mantan Kadis Pendapatan Kabupaten Kepulauan Aru, Frangky Hitipeuw sebelumnya sudah dieksekusi dalam kasus yang sama dan kini berada di Lapas Klas IA Ambon kawasan Negeri Lama Kecamatan Baguala Kota Ambon.

Ditemui di ruang kerjanya Jumat, pekan, lalu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, I Nyoman Sandi, kepada wartawan menjelaskan, Kejati Maluku akan berkoordinasi terkait eksekusi mantan Ketua DPD II Golkar MTB itu.

Menurut Sandi, pihaknya tidak perlu lagi menyurati Pengadilan Negeri (PN) Ambon untuk memintakan salinan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vonis empat tahun penjara bagi Uwuratuw.

“Itu ada aturannya namun saya tidak mengingat lagi dasar hukum tersebut, bahwa tak perlu lagi Kejati menyurati PN Ambon untuk memintakan salinan tersebut,” ungkap Sandi.

Kendati demikian, Sandi berjanji akan melakukan kordinasi dengan pimpinan Kejati Maluku jika ada permintaan dari PN Ambon seperti itu. “Nanti saya coba berkordinasi lagi dengan pimpinan, kalau itu yang mereka inginkan tetapi sepengetahuan saya, tidak perlu lagi karena aturannya jelasnya,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Kejati Maluku terkesan enggan untuk eksekusi mantan Wakil Bupati Maluku Tenggara Barat (MTB), Lukas Uwuratuw, padahal salinan putusan lengkap Mahkamah Agung (MA) sudah diberitahu oleh Pengadilan Negeri (PN) Ambon.

PN Ambon sendiri akan memberikan salinan putusan lengkap MA tersebut ke Kejati Maluku jika kejaksaan secara resmi membuat surat permintaan ke lembaga tersebut.

“Salinan putusan lengkap dari MA itu kita akan berikan ke Kejati jika mereka sudah menyampaikan surat permintaan. Surat permintaan saja belum ada, padahal pemberitahuan amar putusan sudah jauh-jauh hari,” jelas Humas PN Ambon, Glenny de Fretes.

Menurutnya, pihak PN Ambon sudah melayangkan pemberitahuan putusan MA atau amar vonis Lukas Uwuratuw ke Kejati Maluku sejak 26 November 2012 yang lalu sehingga sangat tidak beralasan kalau Kejati mengatakan PN belum menyurati Kejati Maluku.

“Kami tunggu surat permintaan dari pihak Kejati Maluku. Salinan putusan itu kita keluarkan kalau ada permintaan dari pihak jaksa. Sampai sekarang belum ada, padahal pemberitahuan vonis Uwuratuw ke jaksa sudah dilakukan sejak 26 November 2012,” kata de Fretes.

Seperti diketahui, salinan putusan lengkap MA tersebut telah diterima Pengadilan Negeri (PN) Ambon sejak Kamis (22/11). Dalam salinan putusan disebutkan, MA mengabulkan permo­honan kasasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Nomor 195/Pid.B/2010/PN.AB ter­tanggal 20 Mei 2011.

MA menyatakan Lukas Uwuratuw terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam proyek pengadaan enam unit kapal ikan di Kabupaten MTB Tahun 2002 senilai Rp 2,7 milyar.

Menjatuhkan pidana penjara ter­hadap terdakwa Lukas Uwuratuw dengan pidana penjara selama empat tahun, denda Rp 200 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

MA juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh