MALUKUNEWS, Ambon: Wacana Lumbung Ikan Nasional (LIN) maupun Hak Kepemilikan PI 10 persen Blok Masela kini semakin redup. Pemerintah Daerah Maluku semakin “Bisu” bahkan tak lagi peduli terhadap potensi dua kebijakan daerah tersebut. Gubernur kini tidak memperjelas sejauh mana perjuangan Pemda terhadap kedua kebijakan itu. Demikian pernyataan Wahada Mony, fugsionaris HMI Cabang Ambon, melalui rilisnya yang diterima Moluken.com, Kmais (11/10), pagi.

Perjuangan gubernur ini, kata Mony, mungkin bisa di katakan sebagai perjuangan terbatas dan setengah-setengah. Melihat nasib kedua kebijakan ini yang tak menunjukan prospek yang berarti, maka HMI meminta bahwa Karel masih gagal dalam membangun konsep kebijakan pembangunan daerah. Juga belum mampu meyakinkan Pempus dengan segala potensi yang ada. Atau ada skenario lain yang dramatisir untuk tujuan kemakmuran kaum elit di daerah.

Harapan ini pupus dikala pemerintah daerah Maluku telah membangun imej yang buruk untuk rakyat Maluku. Pemda kurang begitu getol dalam perjuangannya. “ Kami melihat, Pemda selalu saja membanggakan potensi laut daerah, menancapkan perjuangan LIN saja Gubernur masih tertatih-tatih. Sehingga pemerintah maupun Dinas terkait, ikut terseret dalam gagal konsep dalam membangun LIN Maluku,” ujar Mony.

LIN ketika di wacanakan, tapi justru prestasi Pemda juga tidak terukur dalam membangun konsep pembangun laut, sehingga tidak meyakinkan Pempus, apa lagi idenya terjual tanpa ada logistis pembanguanan laut yang tak tersedia, mustahil itu. Artinya, Pemda serta dinas terkait tidak punya konsep kelautan. “ Makanya kami meminta agar gubernur “memformat ulang” birokrasi yang ada,” ucapnya.

Sama nasibnya dengan PI 10 persen di Blok Masela. Kak kepemilikan Maluku dalam PI 10 persen Blok Masela juga hilang tanpa bekas. Perjuangannya juga masih terbatas tanpa ujung yang jelas. Padahal, potensi ini jika di garap maka akan menguntungkan bagi Pemda Maluku.

“ Kami menduga, nasib PI 10 persen sudah ending ke kepentingan tingkat elit. Transaksi politik untuk PI 10 persen sudah bukan lagi rahasia publik. Hal ini akan menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti Dinas ESDM Maluku, BUMD Maluku serta Pemerintah Daerah. Mestinya Gubernur juga harus terbuka ke publik soal nasib blok masela, sehingga tidak ada unsur praduga dari rakyat Maluku dalam kepentingan kaum elit,” kata intelektual muda HMI Ambon itu.

Lanjutnya, kondisi ini menandakan, Karel telah menghianati rakyat Maluku dengan perjuangan Blok Masela. 10 persen didapat rakyat ikut tertipu. Oleh karena itu, HMI meminta pertanggung jawaban gubernur ke publik soal nasib Blok Masela. Jangan lagi di ambil haknya rakyat di tambang migas tersebut.

Fenomena ini memunculkan ide baru, bahwa jika LIN maupun 10 persen Blok Masela tak berujung. Maka HMI secara institusional akan mendesak Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu agar segera mencopot atau melengserkan pejabat terakait yang berkepentingan dengan perjuang LIN maupun 10 persen Blok Masela. Pasalnya, mereka gagal membangun ide pembangunan energi maupun perikanan Maluku. Dan jika tidak, HMI akan menggalang dukungan semua OKP maupun BEM-SeMaluku dalam aksi bersama, guna meminta pertanggung jawaban gubernur soal keberadaan LIN maupun 10 pesen Blok Masela yang telah gagal diperjuangkan selama ini. (Qin)