MALUKUnews, Ternate: Dino Umahuk, seorang Akademisi di Ternate, Maluku Utara, sedikit gerah dengan komposisi “Kabinet Kerja” Presiden Jokowi-JK, yang tidak mencerminkan visi Kemaritiman Indonesia sebagaimana slogan kampanyenya.

“Kita harus melawan lupa Presiden Jokowi bahwa visi kemaritiman Indonesia tidak tercermin dalam kabinetnya,” kata Dino Umahuk staf pengajar pada Universitas Mauhammadiyah, Maluku Utara, kepada wartawan, di Ternate, Senin, kemarin.

Maluku, kata dia, dari ujung Halmahera hingga Tenggara, Morotai-Kisar sebagai provinsi kedelapan yang ikut mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), punya kepentingan dengan visi kemaritiman itu. Kerena itu, dalam konteks visi besar Presiden Jokowi tentang kemaritiman, Maluku bisa mendesak dua hal penting. Pertama, lanjut Dino, Otonomi Khusus (Otsus), Kelautan dan kedua Undang-Undang Perlindungan Pulau-Pulau Kecil dan Pulau Terluar.

Dikatakan, kedua hal tersebut, harus menjadi agenda prioritas yang didorong bersama oleh pemerintah daerah, masyarakat, DPRD maupun perwakilan masyarakat di DPR RI dan DPD RI. “Seluruh komponen masyarakat Maluku dan Malut harus mendorong prioritas ini guna melawan lupa Presiden Jokowi,” kata Umahuk.

Menurut dia, otonomi khusus kelautan Maluku mencangkup, Maluku dalam konteks kebudayaan. “Jadi Maluku mencangkup seluruh wilayah di Utara perbatasan dengan Pacifif dan di Selatan berbatasan dengan Australia, Samudera Hindia dan Timur Leste,” paparnya.

Dijelaskan, desakan untuk Maluku meminta hak istimewa bukanlah sesuatu yang berlebihan. Permintaan itu, tambah dia, telah ikut mendorong janji Presiden Jokowi terhadap wilayah kemaritiman Indonesia. “69 tahun sudah kita menjadi halaman belakang Nusantara dan dianak tirikan. Kini waktunya kita maju dan menjadi halaman depan atau serambi Indonesia. Syaratnya Dua agenda ini harus kita dorong dan menangkan,” tegasnya.

Diungkapkan, sebagai provinsi kedelapan dalam pembentukan NKRI, Maluku dan Malut punya andil besar dalam merebut Irian Barat. “Ini fakta kita menyumbang ribuan ton kopra melalui Yayasan Dana Kopra Maluku untuk rebut Irian Barat, tapi kita selalu dilupakan,” papar Dino Umahuk.

Olehnya itu, Dino Umahuk berpendapat, terkait masalah ini, semua komponen masyarakat Maluku hingga pemerintah daerah tidak harus diam. “Bukan lagi jamannya kita dipuaskan dengan “sedekah” atas nama DAU/DAK, DBH dan sebagainya selama ini. Agenda kita adalah meminta Otsus bagi Maluku,” ungkapnya. (KTP)