MALUKUNews,Ambon: Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang teluk rupanya bakal dikembalikan oleh lembaga DPRD Maluku. Bagaimana tidak, rancangan peraturan daerah yang diusulkan pemerintah daerah ini rupanya akan menjadi payung hukum sehingga butuh kajian mendalam.

Selain itu juga, Ranperda tentang teluk yang diusulkan oleh pemerintah daerah ini juga ternyata belum mengakomodir semua teluk yang ada di Maluku.

Ketua Badan Legislasi DPRD Maluku, Lutfy Sanaky dalam rapat tersebut menjelaskan penolakan terhadap ranperda teluk ini telah disetujui dalam persetujuan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan dalam forum pembahasan lainnya.

Sanaky juga menjelaskan, nama ranperda yang diusulkan yakni Ranperda tentang teluk Ambon dan Baguala tidak mewakili seluruh teluk yang ada di Maluku.

Untuk itu perlu dilakukan penelitian dan kajian mendalam sehingga bisa menjadi perda payung untuk kabupaten/kota lainnya.

"Harusnya dalam pembuatan ranperda harus mengakomodir semua kepentingan kabupaten.kota bukan hanya Kota Ambon dan Maluku Tengah (Malteng), namun ada sejumlah kabupaten/kota yang teluknya justru lebih banyak sehingga perlu diperhatikan dengan penetapan peraturan daerah,"ungkapnya.

Disisi lain, menurut Sanaky dalam proses pembuatan hingga persetujuan sebuah peraturan daerah tentunya harus melalui tahapan dan mekanisme, tidak boleh ada desakan yang bersifat terburu-buru.

Menyambung hal itu, Anggota Badan Legislasi Melkianus Frans, menambahkan, dalam pembahasan ranperda tersebut perlu ada sebuah surat keputusan kepala daerah dalam hal ini Bupati dan Walikota setempat yang didalamnya telah mencantum nama dan jumlah teluk yang ada dalam wilayahnya, sehingga kemudian hari tidak ada masalah soal nama teluk yang berada di daerah terkait. (Eda)