MALUKUnews, Ambon: Sebagian warga Kota Ambon khususnya para pemilik tempat usaha hingga saat ini masih mengeluhkan lambatnya pengurusan perijinan seperti Surat Iijin Tempat Usaha (SITU), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) maupun ijin lainnya di Pemkot Ambon.

Padahal sistem perijinan dengan menggunakan layanan satu pintu telah diberlakukan oleh pemkot namun masyarakat masih mengeluh lantaran proses pengurusannya lambat bahkan bisa mencapai waktu satu bulan bahkan lebih.

Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPPT) Kota Ambon Pieter Pattiasina menjelaskan, sesuai aturan pengurusan perijinan yang di keluarkan oleh pemerintah paling lambat itu tujuh hari setelah berkas permohonan untuk mendapatkan ijin itu diserahkan ke pemerintah dan paling cepat bisa dalam satu hari selesai, sehingga apa yang diungkapkan masyarakat bahwa proses pengurusan ijin bisa mencapai satu bulan itu tidaklah benar.

“Kita duga proses pengurusan ijin itu menggunakan calo sehingga prosesnya lama atau ada berkas pemohon yang memang belum lengkap sehingga harus bolak-balik untuk di lengkapi,” tandas Pattiasina kepada Siwalima diruang kerjanya, Selasa (17/3).

Untuk itu, kata dia, sistem pelayanan yang digunakan oleh Pemkot Ambon terus ditingkatkan dan telah ditegaskan kepada masyarakat agar yang melakukan pengurusan perijinan tidak boleh di wakilkan kepada orang lain.

“Jadi pemohon yang ingin mendapatkan ijin harus datang sendiri sehingga mengetahui persis berkasnya kalau memang ada kekurangan pasti ada petunjuk oleh petugas untuk dilengkapi,” ujarnya.

Menurutnya, kebanyakan warga kota tidak mau menunggu lama dalam proses pembuatan ijin, sehingga mereka menggunakan jasa orang lain dan bila prosesnya lambat karena memang ada kekurangan itu bukan kesalahan dari pemerintah.

Pengurusan sebuah ijin yang diperoleh syaratnya harus jelas diantaranya membawa kartu BPJS (kesehatan dan ketenagakerjaan), keterangan tempat tinggal, keterangan kesehatan, jenis usaha, bukti pembayaran PBB dan sebagainya, kalau syaratnya semua lengklap prosesnya tidak akan lama, oleh karena itu sangat diharapkan agar warga tidak menggunakan jasa orang lain.

“Kalau dulu pemohon datang harus disertakan dengan foto namun karena banyak sekali kelemahan, maka harus datang sendiri, kalaupun diwakilkan harus menyertai dengan surat pengantar dari pemiliknya, kalau tidak akan kita tolak,” tegasnya.

Ditambahkan, selama ini pihaknya belum menemukan ada indikasi calo yang melibatkan staf dari BPPT kota dalam pembuatan sebuah perijinan.

Kalaupun ada maka pihaknya sangat mengharapkan bantuan warga untuk melaporkan sehingga dapat diberikan tindakan tegas kepada mereka, sebab seorang petugas harus menjadi contoh bukan sebaliknya. (siwalima)