MALUKUnews, Ambon: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), bukan disengajai untuk membebani masyarakat Indonesia, namun kebijakan itu dilakukan sebagai upaya untuk meminimalisir beban atau utang negara.

Menurutnya, kenaikan BBM tidak bisa dihindari, karena kalau tidak naik maka negara akan bangkrut dan akan semakin menamba beban. “Kalau BBM tidak naik maka Negara akan kolaps. Untuk menutup subsidi itu bukan hal yang mudah,” katanya kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang Ambon, jumat kemarin.

Terkait kenaikan BBM ini, kata Rahakbauw, sebenarnya sudah harus dilakukan sejak masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun terjadi tarik menarik, sehingga terus tertunda. Itu artinya, Presiden RI, Joko Widodo, hanya menjalankan program SBY.

“Dari Presiden SBY, BBM sudah harus naik, sehingga tidak usa panik kalau di masa Pemerintahan Presiden Jokowi BBM harus naik,” jelasnya.

Terkait kenaikan BBM akan berdampak di daerah-daerah dan masyarakat luas, maka itu sudah menjadi resiko, karena hal itu tidak bisa dihindari. Prinsipnya Negara berkewajiban untuk melakukan hal tersebut. Ditambahkan, selama Negara masih memiliki beban besar, maka sangat berpeluang untuk BBM dinaikan. (Eda)