MALUKUnews, Ambon: Gubernur Maluku, Said Assagaff menginstruksikan jajaran TNI/Polri untuk menindak tegas kemungkinan ada perusuh yang ingin me­ngacaukan dae­rah ini pasca Pilpres 9 Juli lalu.

“Saya telah berkoordinasi dengan Pangdam XVI/Patti­mura, Mayjen TNI Meris Wiryadi dan Kapolda Maluku, Brigjen Polisi Murad Ismail agar bertindak tegas sekira­nya ada kemungkinan yang ingin me­ngacaukan daerah ini,” tandas Gubernur saat memimpin Rakor antara Forkopimda, Bupati/Walikota, Tokoh Agama, To­koh Adat, Tokoh Pemuda, serta BIN Maluku, yang berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, kemarin.

Penegasan Gubernur ini menyikapi perhitungan cepat (quick count) sehingga terjadi saling klaim massa antara kandidat dua pasangan capres-cawapres. “Saya tidak inginkan klaim memang antar tim sukses dua pasangan capres-cawapres berimbas negatif di Maluku sehingga aparat keamanan diminta bertindak tegas seki­ranya kemungkinan ada yang hendak mengacaukan stabili­tas keamanan,” katanya.

Assagaff mengingatkan ke­pada bupati/walikota di Maluku agar mengintensifkan upaya preventif guna menja­min stabilitas keamanan kondusif tetap terpelihara.

Selain itu, kata dia, penye­le­nggara Pemilu, baik KPU mau­pun Bawaslu hingga ke tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) mengemban tugas dan fungsi sesuai keten­tuan perun­dang-undangan de­ngan jujur, adil dan tidak terpengaruh intimidasi. Begitu pun, komponen bangsa lainnya yakni tokoh agama/masyarakat serta pemuda dan mahasiswa agar memotivasi masyarakat tidak terprovokasi isu-isu menyesatkan sehingga kemungkinan bisa bertindak anarkis.

“Terpenting kita sedang menunaikan Bulan Suci Ra­madhan 1435 Hijriah sehingga jalinan keharmonisan antar­umat beragama di Maluku sebagai warisan leluhur itu dicerminkan dalam mendu­kung umat Islam melaksa­nakan puasa,” katanya.

Sementara itu, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI Meris Wiryadi, memandang perlu semua komponen ba­ngsa di Maluku menginten­sifkan sosialisasi untuk meme­lihara stabilitas keamanan di daerah ini. “Jangan euforia berlebihan sehingga menim­bulkan dam­pak negatif di masyarakat karena keputusan pemenang Pilpres adalah kewenangan KPU Pusat pada 22 Juli 2014,’”ujarnya.

Ia memastikan jajaran Ko­dam XVI/Pattimura dan Polda Maluku siap mengawal pe­nye­lenggaraan Pilpres hingga pelantikan Presiden dan Wa­pres terpilih pada 20 Oktober mendatang. “Personil TNI/Polri tetap net­ral dalam meng­amankan Pil­pres guna men­jamin kenya­ma­nan kepada masyarakat,” katanya.

Di tempat yang sama, Wakapolda Maluku, Kombes Polisi Musa Ginting, mengha­rapkan semua komponen mas­­­yarakat untuk tidak ter­pro­vo­kasi dengan hasil perhitungan cepat.

“Kami telah meng­a­man­kan tahapan Pilpres yang hingga Senin (14/7) pagi sekitar 71 persen kotak suara sudah direkapitulasi di ting­kat Panitia Pemilihan Keca­matan (PPK),” ujarnya. (S5)