MALUKUnews, Ambon: Ketua Kaukus DPD RI Kawasan Timur, Dr. Nono Sampono, M.Si, ternyata tidak main-main dengan statemennya. Dalam Sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), Sampono lagi menyampaikan perlu dibangunnya kantor pemerintyah pusat di Provinsi Maluku. Dia mengatakan, dalam rangka pemerataan dan mempercepat pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, selain pemerintahan pusat di Jakarta, perlu juga diadakan pembangunan kantor pemerintahan pusat RI di Indonesia Wilayah Timur baik secara permanen maupun temporer yaitu tepatnya di Provinsi Maluku.

“Disparitas atau kesenjangan pembangunan antara Indonesia di bagian Barat dan Timur sangat terasa. Hampir seluruh provinsi ataupun kabupaten yang masih tergolong tertinggal berada di wilayah Indonesia Timur. Oleh karena itu, untuk mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur maupun SDM saya mengusulkan selain pusat pemerintahan dan ibukota tetap berada di Jakarta juga bila perlu dibangun kantor pemerintahan pusat di Wilayah Timur Indonesia baik secara permanen ataupun sifatnya temporer, sewaktu-waktu bisa dibubarkan jika pemerataan pembangunan sudah tercapai.” Tegas Nono Sampono di sela-sela Sosialisasi Empat Pilar DPD RI belum lama ini.

Mantan Komandan Korps Marinir TNI AL ini mengungkapkan jika kantor pemerintahan pusat juga berada di Indonesia Timur. Maka dalam pelaksanaannya bisa secara bergantian Presiden dan Wakil Presiden berada di kantor pemerintahan pusat DKI Jakarta dan pemerintahan pusat di wilayah Timur serta para menteri dan pejabat setingkat menteri menyesuaikan. Di samping itu, keberadaan kantor pemerintahan pusat di wilayah Timur akan memperpendek rentang kendali pengawasan dan birokrasi serta mempersingkat waktu dan jarak bila kepala daerah dan pejabat daerah ingin berkoordinasi. Sehingga pada gilirannya akan mempercepat proses pembangunan di daerah khususnya di kawasan Timur Indonesia.

“Dengan dibangunnya kantor Pemerintahan pusat di wilayah Timur dengan sendirinya akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur termasuk transportasi laut (Tol Laut), berakibat terjadi konektifitas arus barang dan manusia sehingga pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan akan cepat terealisasi. Dalam pelaksanaannya secara bergantian antara Presiden dan Wakil Presiden berada di sana. Jika gagasan saya ini terwujud saudara-saudara kita dari wilayah Timur Indonesia akan menyambut dan mendukung dengan antusias karenamereka merasadi perhatikan oleh pemerintah pusat. Pada akhirnya semakin menguatkan posisi Indonesia wilayah Timur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” Jelasnya sembari menxambahkan hal ini merupakan perwujudan dari implementasi nilai – nilai Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Demikian tutup Ketua Dewan Pertimbangan Partai NasDem itu. (SHELLA)