MALUKUnews, Ambon: Pembangunan infrastruktur akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi suatu negara. Namun pemerataannya harus ke seluruh wilayah sesuai dengan karakterisitk dan kondisi geografis maupun topografis wilayah-wilayah tersebut.

Fakta menunjukkan Pulau Jawa dan Sumatera lebih maju karena infrastruktur dasar terutama perhubungan darat sudah dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Bahkan sampai saat ini, kedua pulau besar di Indonesia itu semakin bertambah maju, sementara di kawasan timur tidak bisa mengimbangi perkembangan yang begitu pesat dan masif di kawasan Barat.

Olehnya itu Senator asal Maluku John Pieris mengusulkan moratorium pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa.

“Jika pembangunan infrastruktur dipusatkan atau dikonsentrasikan di satu wilayah saja, maka akan terjadi penumpukan modal dan konsentrasi pembangu­nan fisik material akan terjadi dan memberikan keuntungan bagi wilayah tersebut. Sementara wilayah-wilayah yang tidak terjamah dan dikonsepkan secara baik untuk pemba­ngunan infrastruktur oleh pemerintah pusat, maka akan terjadi kemandekan pembangunan yang akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat di wilayah itu,” ungkap Pieris kepada Siwalima di Ambon, Selasa (10/11).

Dikatakan, konsentrasi pembangunan infrastruktur yang berskala besar seperti yang terjadi di Pulau Jawa, tentunya akan menyedot jumlah anggaran yang ber­-sumber dari APBN maupun dari modal swasta nasional dan asing sehingga diuntung­kan dalam hal ini, tentu saja masyarakat yang berdiam atau yang berdomisili di Jawa. “Diperkirakan 80 persen pagu anggaran APBN selama ini diserap untuk peningkatan pembangunan infrastruktur. Setiap tahun misalnya, pemerintah harus memperbaiki ruas jalan sepanjang Pantai Utara di pulau Jawa untuk menyongsong alur mudik dan arus balik masyarakat yang mudik ketika merayakan hari suci Idul Fitri. Kebijakan tersebut tidaklah salah. Tetapi konsep dasarnya yang keliru, karena kebijakan tambal sulam yang dilakukan setiap tahun, justru menyedot anggaran yang tidak sedikit. Pihak-pihak tertentu pasti memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meraup sebanyak mungkin keuntungan yang didapat dari kebijakan tambal sulam proyek itu,” katanya.

Kebijakan ini, menurut Pieris sangat keliru, seha­rusnya yang dibutuhkan adalah konsep pemba­ngunan infrastruktur jalan yang dirancang dengan menggunakan teknologi yang tinggi dan perhitungan biaya yang ideal.

Berbeda dengan pembangunan infrastruktur di Pulau Jawa, katanya, pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia, terutama di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku-Maluku Utara dan Papua sangat memprihatinkan.

“Kawasan timur tertinggal satu abad daripada kawasan barat. Ini tidak terjadi saja di bidang infrastruktur, tetapi hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat,” ujarnya.

Pieris yang juga Ketua Kelompok Fraksi DPD MPR RI ini mengatakan, pembangunan infrastruktur skala besar, terutama di Pulau Jawa untuk sementara waktu dilakukan moratorium.

Dengan cara tersebut, maka sebagian besar anggaran untuk pembangunan infrastruktur skala besar di Indonesia bagian timur harus diprioritaskan. Tanpa itu maka kawasan timur akan tertinggal secara permanen. Kemiskinan akan tetap menganga dan penderitaan rakyat akan semakin nampak

“Kita harus kembali ke semangat reformasi yang melahirkan daerah-daerah otonomi baru, yang sejatinya mempercepat akselerasi pembangunan secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” katanya.

Menurut Pieris, konsep pembangunan tidak boleh bersifat parsial dan diskriminatif serta tidak boleh diseragamkan, tetapi bersifat simetrik.

“Pembangunan, terutama infrastruktur harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Sebagian kawasan timur Indonesia adalah provinsi kepulauan. Karena itu, konsep pembangunan infrastruktur harus memadukan infrastruktur darat dan laut secara terpadu,” ungkapnya.

Pieris menambahkan, dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut, maka pembangunan infrastruktur harus dititikberatkan pada pembangunan infrastruktur laut yang didukung dengan teknologi kelautan yang canggih. (S5)