MALUKUnews, Ambon: Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Kepulauan telah ditetapkan DPR RI masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolgnas) yang diprioritaskan untuk dibahas dan ditetapkan di tahun 2020 ini.

Seperti diketahui, RUU Daerah Kepulauan itu diusulkan oleh DPD, seluruh perwakilan fraksi yang ada di Baleg. Mereka bersama telah menyetujui agar RUU Daerah Kepulauan dimasukan dalam Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Anggota Komisi VI DPR RI, Hendrik Lewerissa kepada Wartawan di gadung DPR/DPD RI, Selasa (21/01), mengatakan, jika RUU Daerah Kepualauan ini ditetapkan menjadi UU, maka diharapkan ada perlakuan yang adil bagi daerah-daerah kepulauan.

Karena, kata Lewwrissa, tujuan RUU Daerah Kepualauan menjadi UU itu ada empat, yakni, pertama: memberi pemerintahan daerah kepastian hukum. Kedua, mengakui daerah-daerah provinsi yang setiap daerahnya berbeda karakteristik kepualauan, terutama dari segi geografis maupun sosial ekonomi. Ketiga, memacu percepatan pembangunan daerah kepulauan secara adil. Dan keempat, memelihara dan melindungi hak-hak masyarakat itu sendiri. (Qin)