MALUKUnews, Ambon: Seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menandatangani usulan pembentukan panitia khusus (Pansus) PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Penandatanganan usulan Pansus Asuransi Jiwasraya ini berlangsung di ruang rapat Fraksi PKS, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/01).

Tanda tangan itu diawali oleh para pengurus Praksi PKS, seperti Jazuli Juwaini, Hidayat Nur Wahid, Aboe Bakar Alhabsy, Sukamta, Ledia Hanifa, dan Netty Prasetiyani.

“ Saya menyetujui pembentukan Pansus jiwasraya, ini merupakan komitmen PKS agar Jiwasraya gate bisa menjadi terang benderang. Sehingga kepercayaan publik terhadap jiwasraya bisa kembali pulih,” ujar Saadiah Uluputty seperti yang ditulis di laman facebooknya, Rabu (15/01).

Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini mengatakan, Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan kekuasaan. “ Yakni untuk mengungkap secara transparan dan jelas di kasus Jiwasraya ini,” ujar Jazuli

Dia menambahkan, pihaknya tidak ingin orang yang tidak bersalah ikut diseret-seret dalam kasus tersebut. Kata Jazuli, orang yang ditetapkan sebagai tersangka harus tepat.

“Jadi Pansus bukan hanya untuk mengantarkan orang menjadi tersangka, kita ingin mengungkap semuanya secara terang benderang,” ujar Jazuli yang juga Anggota Komisi I DPR RI ini.

Setelah menandatangani usulan pansus itu, kata Jazuli, Fraksi PKS nantinya akan melakukan kunjungan ke sejumlah fraksi lain di DPR guna menggalang dukungan pembentukan Pansus itu.

“ Semoga sikap PKS ini bisa menyentuh hati fraksi yang lain. Insya Allah kami akan datang ke Fraksi PAN, kami akan datang ke Fraksi Demokrat, kami akan datang ke Fraksi Gerindra dan fraksi-fraksi lain,” kata Saadiah Anggota DPR RI Dapil Maluku itu memperkuat sikap Ketua Fraksi PKS itu.

Selain menandatangani Pansus Jiwasraya, Saadiah dan seluruh anggota fraksi PKS juga menandatangani persetujuan hak interpelasi ke pemerintah atas kenaikan tarif BPJS kelas III mandiri.

“ Ini perintah konstitusi yang diamanatkan kepada kami dalam bersikap membela rakyat. Pemerintah telah mengabaikan kesepakatan dalam rapat dengan komisi IX DPR RI saat Raker tanggal 12 Desember 2019. Yakni tentang subsidi yang diberikan pemerintah untuk peserta PBPU dan BP kelas III.,” ujar Srikandi asal Maluku ini.

Lanjut Saadiah, kKenaikan ini terungkap setelah wakil ketua fraksi PKS mengkonfirmasi pihak BPJS terkait implementasi kesepakatan rapat marathon pada 6-7 November dan 11 -12 Desember 2019 lalu yang berakhir dinihari membahas kenaikan premi BPJS kesehatan. (Qin)